EDITORIAL
Dian merasa cemas karena jenazah ayahnya hilang pertengahan Juli lalu. Ayahnya baru tiga bulan lalu meninggal. Lahan pemakaman yang berada di lereng bukit kawasan Gunung Padang itu longsor. Banyak jenazah yang kemudian tampak dan meluncur ke dataran yang lebih rendah.
“Sudah ketemu,” katanya pada keesokan hari. Butuh satu hari mencari ayahnya. Karena masih mengenali jenazahnya maka kemudian ada makam sendiri. Sedangkan makam lama yang tidak dikenali lagi jenazahnya dikuburkan secara massal.
Kesedihan yang menimpa Dian ini adalah satu dari sekian banyak perasaan warga Kota Padang. Hujan selama tiga minggu turun dalam satu hari satu malam di Kota Padang pada pertengahan Juli lalu meresahkan banyak orang. Banjir dan longsor membuat ekonomi warga tersendat, sekolah libur dan kuburan terdampak longsor.
Pemandangan ini sering terjadi setidaknya dua atau setahun sekali di kota yang berhadapan dengan samudera lepas ini.
Sejak awal kemerdekaan pemerintah tidak pernah serius menggarap pencegahan banjir. Setiap tahun anggaran dan cuaca selalu jadi alasan. Padahal jika belajar dari sejarah, Belanda sudah membuat cetak biru tentang pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir. Seperti Banda Bakali misalnya. Namun pemerintahan hari ini tidak melihatnya.
Perkiraan Air Laut Naik 2040
Rencana tata ruang dan wilayah atau RTRW tidak mencakup daerah tangkapan air. Lokasi zona merah bencana malah menjadi pusat keramaian. Kondisi ini muncul ketakutan bahwa kota ini dapat saja tenggelam jika tak segera membenahi tubuh-tubuh infrastruktur dan sosialnya. Dalam liputan mendalam Roehana Project kali ini akan memotret sebagian penyebab dan dampak krisis iklim ini karena tata kelola ruang kota dan dampaknya dalam bentuk banjir. Mulai dari dampak yang dirasakan masyarakat, penyebab-penyebabnya, analisis tata kota dari ahli dan analisis krisis iklim dari oseanograf.
Melalui perkiraan peta Climate Central kami melihat pada 2040 air laut akan naik dan merendam Universitas Negeri Padang dan sekitarnya. Hal ini akan terjadi jika pemerintah tidak membenahi tata ruangnya dalam kondisi krisis iklim. Ya, bukan lagi perubahan iklim tapi darurat iklim dan krisis iklim.
Ada banyak pemikir, ada banyak universitas dan ada banyak ahli di Padang yang dapat memberikan analisis tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana menanggulanginya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mau memikirkan nyawa manusia di dalamnya yang pasti berkait dengan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan lingkungan hidupnya. Belum lagi masyarakat kelas bawah yang pendapatannya berkurang jauh karena pemerintah yang tidak menanggulangi bencana-bencana yang datang karena tata kelola.
Kerugian Ekonomi dari Krisis Iklim
Mengutip berita Republika tahun 2016 banjir Kota Padang menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 30 miliar rupiah. Menurut data 2020 mengambil contoh di Kabupaten Pesisir Selatan bencana banjir menyebabkan kerugian sampai 289,296 miliar rupiah untuk kerugian warga. Mulai dari kerusakan rumah, alat transportasi, pertanian hingga ternak. Bagaimana dengan banjir Juli lalu? Berapa kerugian warga dan apakah dihitung dan pemerintah memikirkannya.
Menurut catatan BPBD Kota Padang kejadian banjir cenderung naik jumlah kasusnya. Sejak 2016 ada 11 kasus banjir. Tahun berikutnya 27 kejadian, 30 kejadian, 5 kejadian dan 14 kasus pada 2020 dan lebih dari 35 kejadian pada 2021.
Sebagai penyelenggara negara tentu saja hal ini terkait dengan pemenuhan hak asasi warga negara akan lingkungan yang baik dan sehat. Sebab itu negara dengan aparatusnya yaitu dinas-dinas yang sumber anggarannya dari pajak masyarakat harus bergerak. Susah? Tentu saja, karena itu pemerintah diberi anggaran dan sumber daya sebagai mesin untuk menghadapi krisis iklim yang sudah ada di depan mata. Bukan diam dan mencari tempat aman.
Editorial: Jaka HB [Editor at Large]