Mewujudkan Imajinasi yang Tidak Mungkin untuk Membunuh Kolonialisme

Reformasi 1998 membuat pembicaraan politik kembali menjalar sampai tingkat tapak. Situasi itu seperti pelan-pelan menolak falsafah Ali Murtopo, jenderal yang pernah jadi penasehat Soeharto yang mewajibkan pembicaraan soal politik hanya sampai di tingkat kabupaten saja dan partai politik yang waktu itu hanya dua hanya boleh menjangkau sampai pemerintah tingkat II itu. Menurut Ali Moertopo rakyat seharusnya cukup menyibukkan diri dengan upaya-upaya pembangunan bangsa, yang entah bagaimana bentuknya. Dia menamakan rakyat pada bagian tersebut sebagai mass mengambang atau floating mass. 

Seperti kata Max Lane dalam Unfinished Nation, falsafah tersebut membuat Orde Baru mencerabut habis tradisi berdiskusi kita secara radikal. Menebar teror melalui aparatus-aparatus ideologis negara. Pada tahun 1970-an kemudian diberlakukan normalisasi kehidupan kampus (NKK) untuk menundukkan mahasiswa yang awalnya ikut menumbangkan Orde Lama. 

Singkatnya pasca 1998 muncul banyak partai, muncul banyak tokoh dan pertarungan politik menjadi riuh. Semua elemen membuat partai dan itu tak berlangsung lama. Namun warisan orde baru masih tinggal di dalamnya, mereka hanya boleh membicarakan politik saat akan pemilu dan terbatas pada cerita-cerita elit yang bahkan komposisinya tinggal pada orde baru yang berubah menyusup dalam Golkar yang pasca 1998 baru menjadi sebuah partai. 

Sampai hari ini berita politik hanya seperti berita hiburan kemesraan tokoh politik, konsolidasi partai politik dan semacamnya. Kehidupan sehari-hari orang biasa kemudian lepas dari pembahasan politik. 

Seorang filsuf situationist Perancis yang pada 17 Mei 1961 menyampaikan ceramahnya yang memantik pikiran saya. Judulnya Perspectives for Conscious Changes in Everyday Life: Perspectives for Conscious Changes in Everyday Life. Dia mengatakan kehidupan sehari-hari adalah ukuran untuk segala sesuatu. Mulai dari terpenuhinya kebutuhan hubungan antarmanusia, penggunaan-penggunaan waktu yang mereka jalani, eksperimen artistik sampai politik revolusioner.

Bagi Debord kehidupan sehari-hari sering diabaikan oleh banyak sosiolog– pada konteks tahun itu– adalah sektor yang terkolonisasi. Dalam celah-celah waktu yang tak dibahas kolonialisme tumbuh.

Dia mengatakan masyarakat hanya dinilai dari pesatnya kekuatan teknologi dan perluasan pasar yang lebih sering dipaksakan. Sementara kehidupan sehari-hari diawasi, dimistifikasi dengan segala cara. Bagi Guy Debord sejarah dalam tanda kutip politik kekuasaan tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terpisah karena masa-masa yang tercatat adalah produk sejarah yang tidak mereka kendalikan, melainkan oleh oligarki dan elit. 

Sebab itu jika melihat realitas hari ini, kehidupan sehari-hari warga tak tercatat sebagai evaluasi yang harus dibenahi. Tidak dianggap sebagai masalah politik. Pelajar-pelajar yang keracunan karena kebijakan ambisius presiden dianggap statistik kecil dibanding capaian yang mereka sebut keberhasilan. Presiden menganggap rakyat dapat melewati kesulitan-kesulitan itu. Manusia-manusia yang jadi statistik itu ditukar dengan pidato-pidato luar negeri dan tidak betul-betul dianggap. 

Selain itu perampasan lahan juga terus terjadi. Pembangunan food estate, pembangunan batalyon dan sebagainya yang kemudian merampas tanah warga terus terjadi sejak era penjajahan Belanda hingga kini. Rakyat disuruh merelakan tanahnya untuk pembangunan yang diiming-imingi semangat nasionalisme. Bahwa agar negara maju, maka rakyat harus sedikit menderita untuk kemajuan yang entah untuk siapa itu.

Seorang penulis Belgia dan pemikir revolusioner sekaligus situationist bernama Raoul Vaneigem mencatat soal manusia yang jadi objek pertukaran ini dalam The Revolution of Everyday yang terbit pada 1967. Mengadopsi dan sedikit mengubah pernyataan Vaneigem, penolakan rakyat terhadap perampasan tanah adalah penolakan untuk dijadikan objek pertukaran. Menurutnya individu tidak dapat direduksi menjadi sesuatu yang lain. Ia dapat berubah tapi tidak dapat dipertukarkan.

Rakyat harus berkorban. Padahal saat revolusi menuntut pengorbanan diri, menurut Vaneigem revolusi itu berhenti jadi revolusi. Pengorbanan dalam konteks pergerakan sosial dan hubungannya dengan negara yang dikritik oleh Vaneigem ini terkait penderitaan-penderitaan yang jadi kewajiban dalam kebahagiaan yang jadi tujuan. Padahal banyak jalan untuk mencapai itu. 

Vaneigem, mengutip cerita Bertolt Brecht sebagai perumpamaan bahwa membantu orang lain tidak harus berarti mengorbankan kepentingan atau kebahagiaan diri sendiri melalui cerita 17 ekor unta dari seorang arab. 

Cerita singkatnya adalah ketika seorang ayah meninggal, dia mewariskan 17 ekor unta pada tiga anaknya. Dalam wasiatnya dia membagi ternaknya itu ½ untuk anak pertama, ⅓ untuk anak kedua dan 1/9 untuk anak ketiga. Mereka bingung membaginya karena harus memotong bagian demi bagian karena hitungan pembagiannya semua berujung koma. Mereka mendatangi seorang arab tua lain dan orang tua itu memberikan solusi.

“Ambil untaku satu dan kembalikan padaku sisanya,” begitu kira-kira katanya.

Setelah memiliki 18 unta, mereka membaginya. Sembilan ekor untuk anak pertama, enam ekor untuk anak kedua dan 2 ekor untuk anak ketiga. Mereka kemudian mengambalikan satu unta orang tua itu utuh. 

Tentu saja cerita pembagian ini tak kompatibel dengan semua fakta-fakta historis apalagi fakta-fakta penindasan. Namun, posisi orang tua itu bisa digunakan sebagai penasehat atau pencari solusi untuk kesejahteraan negara, pemerintah tak perlu mengambil hak-hak warganya agar warganya turut bahagia. Tak perlu ada kekerasan yang kemudian menuntut kesetiaan dan loyalitas warga atas tanahnya. 

Watak Ekstraktif dan Kolonialisme Tak Ikut Diusir

Franz Fanon seorang intelektual antikolonialisme dari Afrika menegaskan dalam bukunya bahwa sejarah dengan jelas mengajarkan pada kita, bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak serta merta langsung mengikuti garis-garis nasionalisme atau mengubah struktur penjajahan. Kondisi-kondisi material seperti kerja paksa, ketimpangan upah, pembatasan hak-hal politik, ekspresi dan hak asasi manusia masih berada dalam kondisi tertindas.

Dia mengatakan kemerdekaan politik tidak berarti otomatis mewujudkan pembebasan rakyat. Kolonialisme tetap hidup dan kita hanya ribut soal penggantian posisi dan hak istimewa elit. Bukan soal pembongkaran struktur-struktur menindas itu. Tentu saja nasionalisme yang disebut-sebut tak pernah jadi penanda perubahan struktur kekuasaan. Bahkan nasionalisme jadi alat penindasan ketika tak mampu menghadirkan perubahan ekonomi dan sosial. Dia digunakan untuk mengadu-domba etnis-etnis, pendatang atau orang-orang yang dianggap asing dan antek asing.

Selanjutnya ditambah lagi dengan paradigma ekstraktif yang kemudian, lagi-lagi saya mengutip pejuang lingkungan yang bernama Vandana Shiva bahwa logika yang dibangun ini memberikan kita banyak sekali ilusi.

Ilusi bahwa ada keterpisahan kita dengan penguasaan. Bahwa kita sebagai manusia terpisah dari bumi, kita adalah pemilik dan tuan serta manipulator bumi dan dia menyebut sikap ini sebagai apartheid ekologis. 

Ilusi kedua adalah menganggap alam akan memiliki nilai jika sudah diekstraksi dan dieksploitasi. Kalau boleh saya tambahkan bahwa manusia hari ini juga akan dianggap bernilai dari hasil eksploitasi dan ekstraksi dirinya dalam angka-angka statistik.

Selanjutnya budaya dan peradaban ekologi penduduk asli yang bersifat non-industrial dan bebas bahan bakar fosil disebut terbelakang dan primitif. Padahal mempertahankan infrastruktur berdasarkan kreasi dan produksi bersama. Padahal 80 persen biodiversitas dapat dipertahankan melalui nilai-nilai bersama mereka.

Aktivitas-aktivitas ekstraktif ini terus dilakukan dalam semua lini. Bahkan dia meresap hingga logika berpikir kita yang sangat antroposentrisme, menganggap manusia di atas segalanya. 

Bukan Terfragmentasi

Max Lane dalam Unfinished Nation mengatakan dalam bukunya bahwa gerakan sosial yang menumbangkan Soeharto kemudian terpecah, terfragmentasi menjadi kecil-kecil. Namun pada wawancaranya dengan Penerbit Djaman Baroe di Yogyakarta 2011 lalu, Max mengkoreksi pandangannya. 

Tidak ada fragmentasi gerakan besar yang terpecah, sejak awal gerakan-gerakannya memang kecil tapi banyak. Lantas anasir-anasir itu kemudian mengisi ruang-ruang yang vakum. Gerakan-gerakan sosial seperti komunitas literasi tumbuh, komunitas-komunitas dan serikat organisasi lain tumbuh mengisi kekosongan yang sering tak terlihat. 

Konteks Menjelang 2030

Agustus 2025 lalu menjadi penanda yang begitu telanjang bahwa negara mulai menyasar kekosongan-kekosongan kecil itu. Penangkapan demonstran yang tak mempunyai pengikut banyak dalam sosial media, pelajar-pelajar yang terdorong untuk menyuarakan keresahannya dan pedagang-pedagang lainnya ditekan. Lantas apa yang harus kita perbuat?

Memperkuat basis-basis dalam banyak sektor menjadi pekerjaan rumah gerakan masyarakat sipil. Saya sepakat dengan Vaneigem bahwa kehidupan yang ingin dibebaskan harus mulai dibangun dalam praktik perjuangan itu sendiri. 

Dalam perspektif saya, artinya bila menginginkan masyarakat yang memungkinkan manusia menikmati persahabatan, cinta, kreativitas dan kebebasan, nilai-nilai itu semestinya juga hadiur dalam relasi-relasi kita hari ini.

Mulai dari membangun gerakan-gerakan alternatif dan revolusioner dalam lingkaran-lingkaran kecil. Mewujudkan praktik ekonomi revolusioner dalam tindak-tindak kecil. Melakukan laku-laku kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat konsep usaha yang adil antara pemilik dan pekerjanya, menjadi guru yang membebaskan pikiran-pikiran dan imajinasi muridnya, membuat usaha yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan kebaikan rakyat yang sulit bersuara, memikirkan hak lingkungan untuk tetap baik dan aman untuk manusia lain. Sembari memperkuat basis kesadaran untuk membongkar struktur yang lebih besar. 

Sejarah gerakan sosial Indonesia adalah sejarah intelektual dan pemikir. Para pelajar membentuk kelas-kelas bawah tanah, sekolah liar dan perdebatan-perdebatan panas hingga gerakan bawah tanah. Mereka menulis saat banyak warga kita masih buta huruf. 

Hari ini kita tidak berada dalam suasana revolusi 1945 atau pun seterusnya. Luka, trauma dan ketakutan kita dijadikan kompas para penguasa dan terus dipanaskan. Semua mimpi-mimpi kita dilabeli dengan pesimisme dan tidak realistis. Padahal di luar sana, apa yang kita anggap utopis, bisa terwujudkan. 

Bu Icha dan Perjuangannya

Beberapa tahun lalu saya bertemu Bu Icha yang merupakan pejuang perempuan di Nagari Kapa. Dia memperjuangkan haknya atas lahan nagari yang harusnya jadi hak warganya. Dalam sebuah diskusi ada yang bertanya: Bagaimana jika semua perjuangan ini tidak berhasil?

Bu Icha hanya menjawab dirinya akan berjuang terus sampai haknya didapatkan. Dia akan mendatangi kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan suara dan tuntutannya terhadap negara yang lebih memihak korporasi. Menang tidak menang, menurutnya itu urusan mereka. Yang terpenting banyak pihak yang membersamainya.

Rasa pesimisme yang tersebar di kalangan intelektual dan aktivis itu kemudian tidak relevan dengan perjuangan yang harus mereka lakukan. Saat mereka hanya punya pilihan untuk bergerak, pada saat itu lah kemungkinan selalu tampak. Bagi mereka yang tidak mungkin dan utopis, bagi rakyat tingkat tapak itu mungkin.

Saya kemudian teringat cerita demonstrasi besar-besaran di Perancis yang dikenal sebagai peristiwa Mei 1968, kota mereka penuh dengan graffiti-grafiti ikonsi di dinding-dinding.

Salah satunya: Soyez réalistes, demandes l’impossible!

“Jadilah realistis, tuntutlah hal yang tidak mungkin!

Padang, Jumat 9 Oktober 2026.