Banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu. Sejak tanggal 13 Juli, hujan besar melanda kota yang dikelilingi perbukitan ini. Pertanyaan muncul, apakah musibah tersebut muncul semata karena cuaca ekstrem atau langkah mitigasi yang kurang.
Oleh karena itu, Roehana Project menelusuri penyebab risiko banjir di Kota Padang melalui sudut pandang seorang akademisi yang fokus meriset daerah aliran sungai (DAS) sebagai salah satu aspek penting penanggulangan banjir.
Siang 22 Juli 2023 itu Roehana Project bertemu Istril Bert. Seorang akademisi yang telah bertahun-tahun mengajar di Universitas Andalas dan baru saja mengisi siaran radio pemerintah membahas fenomena banjir. Pria berusia 70 tahun lebih itu bercerita pernah mengunjungi Kota Amsterdan dan Rotterdam. Menurutnya Indonesia bisa mencontoh potret-potret baik dari negeri kincir air itu terkait penanganan drainase dan tata kotanya.
Pada dasarnya orang-orang di pojok utara Eropa itu pernah menerapkan suatu sistem drainase di wilayah jajahan mereka. Antara lain pembangunan Banda Bakali yang memanjang dari kawasan Ujung Tanah menuju Pantai Padang. Kanal itu melalui perbatasan antara Marapalam dan Lubuak Bagaluang (Lubeg), Andalas, Jati, Rimbo Kaluang, hingga berakhir di Pantai Padang.
Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Padang pasca kemerdekaan Republik Indonesia, apakah sistem drainase buatan itu masih cukup memadai?
Sisi Lain Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan di Kota Padang
Isril mengatakan Kota Padang telah mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik yang pesat. Banyak ruang terbuka hijau (RTH) tertimbun oleh beton, misalnya di Jalan Khatib Sulaiman. Dahulunya, di tengah-tengah jalan dengan dua jalur itu terdapat taman yang memanjang yang kini sudah tergantikan oleh pembatas jalan dari beton. Sementara daerah resapan seperti itu sangat penting dalam mencegah banjir.
“Jalan Khatib Sulaiman kok jadi Sungai Khatib Sulaiman,” ungkapnya sembari berseloroh. Kendati Isril melontarkan lelucon, banjir di Khatib Sulaiman memang terjadi pada 14 Juli 2023. Demikian juga sebagian wilayah Kota Padang yang umumnya dataran rendah.
Ia bahkan mengkritik almamater tempat ia pernah menuntut ilmu sebagai mahasiswa serta mengajar sebagai dosen. “Daerah resapan kita juga banyak yang hilang. Di daerah kampus ini saya juga protes. Banyak daerah resapan yang dijadikan lapangan parkir, sehingga dicor. Misalnya di dekat gedung A Unand.”
“Ini berisiko. Air tidak masuk ke dalam tanah sehingga tanah menjadi kering, Kalau misalnya terjadi gempa bumi, tanah yang kering itu bisa meluncur ke bawah. Alasannya, tanah yang kering menjadi labil ketika tanah-tanah di sekitarnya meresap air,” jelasnya.
Dalam wawancaranya dengan Roehana Project, Isril kemudian lebih banyak membicarakan soal DAS, kajian yang sedang gandrung ia geluti. Menurutnya, semakin banyak rumah atau bangunan lain yang dibuat di sekitar DAS di Kota Padang ini. Idealnya, dalam radius 50 meter dari kawasan sungai tidak terdapat bangunan, sehingga drainase bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Dia mengatakan hanya kurang lebih 30% wilayah Kota Padang yang layak dihuni, dijadikan perkantoran, atau kegiatan lainnya. Setelah gempa 2009, terjadi pola perpindahan permukiman ke arah timur yang notabene lebih aman dari risiko tsunami karena lebih jauh dari laut serta posisinya lebih tinggi.
Topografi Kota Padang sendiri memiliki ketinggian mulai dari 0 mdpl sampai sekitar 300 mdpl. Dengan demikian, terjadi kelerengan sampai ke laut. Selebihnya, daerah Kota Padang adalah kaki bukit, bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. “Itu mulai dari lereng, sampai curam dan sangat curam. Yang relatif datar itu wilayah sekitar Jalan By Pass.”
Dengan kondisi seperti itu, Padang memang rawan banjir. Belum lagi terdapat daerah-daerah yang ketinggiannya hampir sama dengan permukaan air laut, misalnya daerah Dadok dan Rawang. “Kalau sudah tergenang, airnya ngetem, diam di sana.”
Apakah Drainase di Padang Sudah Cukup?
Isril menjelaskan drainase di Kota Padang cukup untuk menampung curah hujan 60 mm per hari. Sebagai informasi, 1 mm hujan berarti air hujan yang turun di sebuah area seluas satu meter persegi akan membentuk genangan air setinggi 1 mm jika air hujan tersebut tidak meresap, mengalir, atau menguap.
Sementara itu, hujan yang terjadi di Kota Padang hingga menyebabkan banjir di beberapa kawasan pada 13 dan 14 Juli 2023 kemarin diperkirakan memiliki curah hujan lebih dari 150 mm , tergolong ekstrim. Sementara saluran drainase yang tersedia tidak cukup untuk mempercepat aliran air.
“Kalau itu terjadi, air bisa ngetem sekitar 5 jam, 10 jam, hingga 12 jam. Kemudian hilang, ke mana? Paling sekitar 20% air masuk ke dalam tanah. Yang 70% atau 80% lagi tentu mereka mengalir ke daerah yang lebih rendah.”
“Di Padang, ada outlet (jalan/saluran keluar, red.) yang bisa dituju oleh air-air tersebut. Drainase memang ada, tapi cukup untuk Kota Padang. Karena dia dibuat hanya untuk curah hujan sekitar 60 mm, sedangkan curah hujan di Kota Padang bisa mencapai 3500 mm sampai 4000 mm per tahun.”
Di satu sisi, Kota Padang memiliki banyak sungai yang bermanfaat sebagai drainase alami. Isril mengutarakan, ada ribuan sungai di Sumatera Barat. Setidaknya terdapat sekitar 23 sungai di Kota Padang, lima di antaranya sungai besar antara lain Batang Arau, Batang Bungus, Batang Kuranji, Aia Dingin, dan Batang Kandis.
“Mungkin Kota Padang salah satu kota dengan banyak sungai. Jakarta hanya punya satu, Ciliwung. Sayangnya kita kurang memanfaatkan drainase alam itu dengan baik,” sebutnya.
Lima tahun yang lalu, Isril mengaku pernah memberi saran Kota Padang membangun 24 embung, waduk kecil dengan luas sekitar 1 Ha supaya air yang berlebih bisa tertampung di sana. Ia memperkirakan, kalau seandainya luasnya 1 Ha dengan kedalaman 1 m, satu embung bisa menampung 10 ribu meter kubik air, sehingga daerah di sekitarnya bisa kering.
“Padang punya sekitar 16 daerah aliran sungai (DAS). Sayangnya Pemerintah Kota belum mewujudkannya. Padahal pada masa pemerintahan Jokowi ada ribuan embung dibangun di Indonesia,” ungkapnya.
Belajar dari Masa Lalu
Berdasarkan catatan Koran Belanda Algemen Handelsblad, banjir pernah melanda Kota Padang pada tahun 1907 di wilayah sekitar Batang Arau. Satu orang tewas dan banyak binatang ternak tenggelam menyusul banjir ini. Tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kanal yang kelak dikenal masyarakat sebagai ‘Banda Bakali’ sebagai salah satu upaya mengantisipasi risiko banjir.
“Banda Bakali itu dibuat pada 1911 supaya Pasa Gadang, Alang Laweh, dan Sawahan tidak banjir. Aliran Batang Arau di Lubuk Begalung terbagi dua, satu dialirkan ke Banda Bakali, muaranya di Muara Lasak. Terbukti, banjir berkurang. Bahkan Tarandam jadi tinggal nama,” ungkapnya.
Nama daerah ‘Tarandam’ di Kecamatan Padang Timur secara harfiah memang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia ‘terendam’. Kendati intensitas banjir di sana sempat berkurang. Wilayah itu turut terendam banjir menyusul hujan ekstrim pada 14 Juli 2023.
“Pembangunan Banda Bakali sudah jadi contoh bagi kita. Tidak cukup drainase yang kecil-kecil saja. Permasalahan banjir di Kota Padang ini memang soal drainase. Drainase yang dibangun belakangan terlalu kecil,” paparnya.
Kendati beberapa kawasan perumahan memiliki drainase, namun outlet atau jalur keluarnya terputus, tidak sampai mengalir ke sungai atau laut sehingga rawan banjir. Belum lagi risiko banjir meningkat ketika banyak sampah di saluran drainase.
Selain itu beberapa sungai juga mengalami sedimentasi atau pengendapan yang menyebabkan air meluap, sehingga harus dikeruk.
Berdasarkan pengalamannya menelusuri DAS di Kota Padang, ia menilai daerah-daerah yang rawan banjir di Kota padang antara lain Dadok Tunggul Hitam, Ulak Karang, Rawang, Kuranji, dan banyak daerah lainnya.
“Risiko banjir sekarang ini meningkat karena tidak berpedoman ke masa lalu,” katanya.
Banjir di Sumbar dalam Kacamata Alam Takambang Jadi Guru
Kamis 13 Juli 2023 sore langit Kota Padang sudah mulai dirundung awan kelam. Air hujan tidak lagi terbendung sepanjang malam hingga menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Padang, terutama yang berada di dataran rendah mengalami kebanjiran pada Jumat 14 Juli. Hujan di hari itu memang ekstrim, Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) mengakui itu.
“Curah hujan dalam jangka waktu 24 jam yang kita ukur sebesar 385,3 mm di Teluk Bayur, sedangkan di Bandara Internasional Minangkabau 258 mm. Curah hujan yang lebih dari 150 mm per 24 jam tergolong ekstrim,” jelas Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Dedy Kurniawan kala ditemui di kantornya yang hanya berjarak sekitar 2 KM dari Bandara Internasional Minangkabau, Jumat 29 Juli 2023.
Sebagai informasi, 1 mm curah hujan berarti air yang turun dapat mengisi kedalaman 1 mm pada kotak seluas 1 meter kubik . Curah hujan 50 mm sampai 100 mm tergolong hujan lebat, lalu 100 mm hingga 150 mm tergolong hujan sangat berat. Lebih daripada itu tergolong ekstrim. “Hujan yang terjadi kemarin itu ibarat curah hujan dalam satu bulan yang ditumpahkan dalam sehari,” ungkap Desindra.
Sumbar Nyaris Tidak Pernah Kemarau
Menurutnya hujan seekstrim itu tidak terjadi setiap tahun, terakhir terjadi sekitar 3 atau tahun lalu. Antara tahun 2019 akhir atau 2020 awal sebelum pandemi Corona pernah terjadi curah hujan yang mencapai angka 400 mm.
Namun, Sumatera Barat memang selalu akrab dengan hujan, nyaris tidak pernah mengalami cuaca kering dalam waktu yang lama. “Berdasarkan data kita dalam 30 tahun terkait cuaca di Sumbar, itu memang di wilayah barat tipenya sama: tidak mengenal musim kemarau. Dalam satu bulan itu curah hujan yang terjadi lebih dari 150 mm,” jelasnya.
“Sumatera Barat itu kondisi cuacanya memang unik. Di Indonesia termasuk Sumatera sebagian besar tengah memasuki musim kemarau. Bahkan di beberapa wilayah sudah masuk puncak musim kemarau. Tapi di Sumbar ini malah kebanjiran,” sambung Desindra.
Perlu diketahui, membicarakan cuaca memang perlu mengingat 3 dimensi, yakni faktor global, regional, dan lokal. Terkait faktor global, ia menjelaskan, sekarang malah El Nino dalam kategori yang masih lemah. Di Samudera Pasifik ekuator bagian tengah suhunya menghangat. El Nino pada dasarnya justru membuat curah hujan berkurang.
Namun karakter cuaca lokal di Sumbar lebih kuat pengaruhnya. Sedangkan terkait pengaruh regional, terdapat pertemuan massa udara di Sumatera Barat yang memicu pertumbuhan awan-awan yang membawa hujan, seperti yang terjadi pada tanggal 18 Juli silam. Itu namanya konvergensi, pertemuan massa udara yang membawa uap air.
Pembentukan awan itu berpengaruh juga terhadap angin kencang yang berlangsung dalam hitungan menit. “Oleh karena itu masyarakat Sumbar perlu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim,” tegasnya.
Potensi Banjir di Pesisir
Selain terancam oleh cuacanya yang cenderung ekstrim dan persoalan drainase, menurut akademisi risiko banjir di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh potensi penurunan muka tanah atau bisa disebut land subsidence. Fenomena itu dipengaruhi oleh pembangunan fisik signifikan yang tidak terkendali serta penyedotan air tanah yang berlebihan.
“Secara teoritis seperti itu, namun kondisi di lapangan perlu dilakukan pengukuran dan riset mendalam,” imbuh pakar oseanografi Ulung Jantama kepada Roehana Project.
Dia mengatakan faktor iklim yang berkaitan dengan cuaca di samudera juga turut meningkatkan ketinggian muka air laut atau sea level, sehingga berpotensi membuat kawasan pesisir barat Sumatera ini terancam banjir.
Hal ini dapat dilihat pada kondisi geografis Sumbar yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Sehingga terdapat banyak faktor interaksi laut dengan atmosfer sehingga turut mempengaruhi cuaca.
“Antara faktor iklim dalam beberapa periode tertentu memiliki hubungan yang logis dengan fenomena banjir, khususnya banjir di kawasan pesisir. Karena pada fase puncak atau pasang tinggi, dengan diikuti adalanya peningkatan muka air laut dapat memicu banjir pasang di kawasan pesisir. Fenomena ini juga sering disebut banjir rob,” jelasnya.
Empat Dimensi Penyebab Risiko Banjir di Sumbar
Sementara itu akademisi yang aktif di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unand Ardinis Arbain memaparkan setidaknya terdapat empat aspek yang menjadi penyebab risiko banjir di Sumatera Barat. Faktor-faktornya adalah perubahan iklim, pembukaan hutan lindung, pembangunan di daerah aliran sungai dan sampah yang menyumbat drainase.
“Pertama, sudah ada perubahan iklim. Berdasarkan data dari 1980 sampai tahun 2020 kemarin, memperlihatkan bahwa curah hujan rata-rata tahunan di beberapa daerah Sumatera Barat meningkat,” jelasnya.
Kedua, sebagian hutan lindung sudah dibuka untuk permukiman, perkebunan, maupun infrastruktur jalan. Akibatnya sebagian besar tanah tidak lagi ditutupi pohon, sehingga sebagian besar air tidak tersimpan di tanah melainkan mengalir di permukaan tanah. “Seharusnya air ditahan oleh pohon, mengalir di batangnya, lalu masuk ke dalam akar dan tersimpan di tanah,” imbuhnya.
Dengan sebagian besar daerah yang sudah terbuka tersebut, air mengalir di permukaan tanah dan mengalirkan zat-zat humusnya, sehingga menyebabkan air berwarna kuning. Aliran air yang tercampur tanah tersebut bisa menimbulkan sedimentasi atau pengendapan. Pengendapan kemudian membuat sungai lebih dangkal.
Ketiga, di daerah aliran sungai (DAS), banyak yang membangun rumah. Akibatnya tutupan lahannya pun bukan pohon lagi, melainkan rumah. Sehingga apabila hujan air pun tidak lagi terserap ke tanah, melainkan masuk ke rumah atau pekarangannya. Apa lagi jika di sekitar rumah tidak ada saluran drainase yang memadai.
“Keempat, drainase itu sendiri pun tersumbat oleh sampah. Lihat saja di jalan ke kampus, air drainase tersumbat, sehingga harus dibongkar,” sebut akademisi yang juga mengajar sebagai dosen pascasarjana itu.
Alam Takambang Jadi Guru
Berdasarkan empat aspek yang ia utarakan itu, ia menarik sebuah kesimpulan. “Kesalahan umum yang terjadi adalah kita membangun tidak mengikuti filosofi Alam Takambang Jadi Guru.”
“Misalnya ada daerah namanya Lubuak Buayo. Lubuk itu kan artinya daerah tempat menyimpan air. Mengapa dibuat di rumah di situ?”
Ia juga mengingatkan, sebagian wilayah Kota Padang yang sudah terbangun pada mulanya adalah rawa-rawa. “Rawa juga tempat air, kalau ditimbun tentu bermasalah. Boleh membangun di rawa-rawa, tapi cara membangunnya tidak sembarangan. Harusnya bangunan yang dibangun di daerah rawa punya kaki, semacam rumah panggung. Jadi air tetap bisa tertampung di bawah, kita saja yang naik ke atas.”
Sebagai seorang yang tumbuh dan beraktivitas di lingkungan akademik, ia mengingatkan orang-orang dari latar belakang keilmuan apa pun harus mempelajari perilaku alam.
Menurutnya civitas academica kebanyakan selama ini berpikir terlalu tersekat-sekat antara fakultas. Sehingga seolah-olah mendalam di satu sisi, tapi tidak mengetahui yang lain. Menurut Ardinis pola pikir yang benar adalah sebagai satu universitas.
“Universitas itu kan universum, umum, besar. Kita boleh jadi mahasiswa fakultas hukum, tapi kita tetap masuk universitas. Universitas itu berpikirnya harus lintas ilmu,” tegasnya.
“Di Unand saja kelihatan, tempat parkir dicor semen semua. Kalau begitu sudah pasti air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Ada alternatif lain, misalnya dengan paving block,” ia mencontohkan.
Sementara itu untuk menghadapi populasi yang bertumbuh Ardinis menilai seharusnya ada wilayah yang tidak boleh dibangun permukiman.
“Jadi ada persoalan teknologi, budaya, hukum, dan ekonomi. Apa persoalan ekonominya? Karena orang secara ekonomi harus memenuhi kebutuhannya, maka ia berdagang di mana-mana atau menebang hutan untuk mendapatkan komoditas kayu,” katanya.
Lantas dia menawarkan suatu ide: pembayaran jasa lingkungan. Langkah tersebut antara lain pernah diterapkan di Baso.
“Jasa pengelolaan hutannya dibayar, karena hutan menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Umumnya orang luar negeri, misalnya perusahaan-perusahaan Belanda yang diwajibkan oleh negaranya untuk menggunakan jasa lingkungan itu. Sampai 2014 masih diterapkan,” tambahnya.
Menurut Ardinis jika ingin menyelamatkan hutan, maka semua yang berkepentingan dengan hutan wajib membayar. “Jangan hanya mau air dan oksigen tapi tidak mau membayar pihak-pihak yang menjaga keberlangsungan hutan,” katanya.
Penulis: Putri ‘Je’ Wanggay, Daffa Benny, Fachri Hamzah
Editor: Jaka HB