#jurnalismewarga
Pada jumat sore, 5 Desember 2025, angin masih menyisakan gejolak dari cuaca buruk yang menghantam pesisir padang beberapa hari sebelumnya. Di tepi Pantai Banda Aia, empat nelayan duduk memandang laut yang mulai tenang. Mereka adalah yaitu Anton, Irwan, Rumsi, dan Sapurdin.
Bagi nelayan-nelayan ini ketenangan itu bukanlah tanda aman. Laut hari ini jauh berbeda dari laut yang mereka kenal beberapa hari yang lalu. Cuaca ekstrem dan ketidakpastian proses struktural telah menjadi dua risiko yang memperberat kehidupan para nelayan pesisir Padang.
Nelayan di Tengah Cuaca Ekstrem dan Pendapatan yang Tidak Pasti
Cuaca buruk yang melanda Sumatera Barat sejak akhir November membuat sebagian besar nelayan di pantai yang berada di Padang tidak dapat melaut.
“Akibat cuaca buruk kemarin kami tidak bisa melaut sama sekali, risikonya terlalu besar bagi kami para nelayan, tidak bisa ditempuh sama sekali,” ujar Sapurdin, nelayan di Banda Aia yang telah lebih dari 15 tahun hidup dari laut.
Sebelum teknologi berkembang hingga hari ini, nelayan mengandalkan tanda alam seperti perbintangan. Mereka memperhatikan pola bintang seperti Bintang Sibanyak, Bintang Timur Rendah, Bintang Timur Tinggi, dan Bintang Kalo untuk membaca pertanda buruk. Di saat yang sama mereka memantau data cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) sebagai pembanding.
Sapurdin menilai informasi dari BMKG tidak selalu akurat. Menurutnya, para nelayan sebenarnya telah memiliki pengetahuan sendiri dalam melaut, seperti membaca perbintangan. Namun, ia mengakui bahwa informasi dari BMKG tetap membantu, terutama terkait pasang surut air laut dan kecepatan angin laut.
“Dengan adanya informasi dari BMKG, kami jadi semakin terbantu seperti informasi pasang dan surut air laut dan kecepatan angin laut sehingga kami bisa bergegas untuk pindah posisi,” kata Sapurdin.
BMKG mencatat bahwa sejak 25 November hingga awal Desember 2025, cuaca di Padang cenderung tidak stabil. Hujan ringan hingga sedang terjadi hampir setiap hari, diselingi cuaca berawan tebal dan kabut. Puncaknya terjadi pada 27 November, ketika hujan petir berlangsung hampir sepanjang hari. Hingga 2 Desember, kondisi cuaca masih didominasi berawan tebal dari pagi hingga malam. Perubahan cuaca yang cepat inilah yang membuat nelayan harus terus menimbang keputusan untuk melaut atau berhenti total.
Ketidakpastian cuaca ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan.
“Penghasilan nelayan itu tidak bisa ditentukan. Saat cuaca ekstrem kemarin, penghasilan nelayan benar-benar tidak ada, ingin ditempuh pun tidak memungkinkan karena banyak risiko jika kami paksakan,” kata Irwan, nelayan di kawasan Banda Aia, yang juga mengalami kondisi serupa.
Jika cuaca cerah, beberapa nelayan memilih melaut jauh hingga Mentawai karena ikan di sana lebih besar dan lebih banyak. Namun untuk memasuki wilayah tangkapan daerah, mereka wajib melapor kepada nelayan setempat.
“Nanti jika hasil ikan tidak mencukupi kami biasanya menjual hasil tangkapan tersebut di Mentawai kemudian baru pulang ke Padang. Ikan di Mentawai lebih besar dan lebih banyak sehingga pendapatan kami lebih banyak disana. tapi tetap harus laporan ke nelayan daerah sana,” kata Irwan.
Kondisi darat juga memperparah situasi. Ketika jalan menuju pasar putus atau terjadi longsor, ikan hasil tangkapan tidak bisa didistribusikan dan nilai jual turun. ”Kadang hasil tangkapan berlimpah, tetapi karena jualan putus, tidak ada nilai jualnya,” kata Sapurdin.
Selain ancaman alam, para nelayan juga menghadapi beban regulasi yang berat. Alat-alat melaut seperti GPS (Global Positioning System) dan perangkat keselamatan kini tersedia melalui dinas kelautan, tetapi pembayarannya dicicil melalui pemotongan hasil tangkapan.
“Kami membeli alat-alat melaut di dinas kelautan senilai 14 juta rupiah untuk alat terbaru. Namun kami membeli alat-alat itu dengan tiga kali angsuran, tidak sekali bayar tergantung penghasilan kami. Misalnya mendapat hasil tangkapan ikan 500 kilo kemudian itu akan dipotong oleh perikanan perkilonya,” jelas Irwan.
Belum lagi persoalan pajak. Menurut Rumsi, satu kapal dapat dikenai pajak hingga delapan juta rupiah per bulan. Bahkan ada kapal yang pajaknya mencapai satu miliar rupiah per tahun. Yang membuat nelayan semakin resah adalah urusan izin yang dianggap sulit.
“Dari kami para nelayan mohon jangan dipersulit segala usaha dan pekerjaan bidang nelayan. Kami sudah berusaha untuk membeli alat penangkap ikan yang tidak dibiayai sama sekali oleh pemerintah, kami membelinya dengan dana kami sendiri. Tetapi izin-izin untuk nelayan tetap saja dipersulit oleh pemerintahan. Satu kapal bermodal besar pun tetap dipersulit izinnya oleh pemerintah. Kadang jika kita tidak diizinkan dan tertangkap bisa terkena denda sebanyak 50 juta,” keluh Rumsi.
Nelayan juga mengaku tidak memiliki jaminan asuransi. “Tidak ada bantuan biaya ataupun asuransi sedikitpun dari pemerintah. Nelayan yang kecelakaan pun berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri mereka. Bagi kami tidak masalah jika tidak diberikan asuransi tetapi tolong berikan kami keringanan dalam bantuan lain,” tambahnya.
Maka, para nelayan kini menghadapi dua bentuk risiko besar: risiko alam akibat cuaca ekstrem dan risiko struktural berupa regulasi dan tekanan ekonomi. Ketika cuaca memaksa mereka berhenti melaut, sementara kewajiban finansial tetap berjalan, kedua risiko tersebut saling menguatkan dan membuat nelayan semakin rentan. Ketiadaan jaminan keselamatan atau dukungan ketika terjadi kecelakaan turut memperburuk posisi nelayan di tengah situasi yang tidak pasti.
Harapan dari Pesisir Padang
Para nelayan berharap pemerintah benar-benar mendengar suara mereka. Selama ini mereka merasa upaya menyampaikan aspirasi sering berakhir tanpa perubahan yang nyata. “Terkadang kami sudah komplain ke DKP, namun yaa tetap saja kami tidak didengar, kami sudah sering menyampaikan kesulitan kami, namun tetap saja tidak didengarkan,” kata Rumsi.
Pada dasarnya, para nelayan tidak meminta banyak. Mereka menginginkan proses perizinan yang lebih sederhana, beban pajak yang lebih wajar, serta adanya bentuk dukungan saat mereka menghadapi risiko yang muncul dari kehidupan di laut. Namun lebih dari itu, harapan mereka juga merupakan refleksi mendalam tentang bagaimana perubahan cuaca kini mempengaruhi seluruh pola kerja dan cara hidup mereka.
Cuaca yang semakin ekstrem dan tidak menentu membuat mereka harus menimbang ulang setiap keputusan sebelum berangkat melaut. Bagi mereka, laut bukan hanya ruang kerja, tetapi juga ruang hidup yang terasa semakin rentan. Ketidakpastian cuaca, ditambah tekanan struktural, membuat masa depan mereka kian sulit ditebak. Karena itu, mereka berharap adanya pemahaman yang lebih luas bahwa yang mereka hadapi bukan hanya masalah kebijakan, tetapi juga perubahan alam yang semakin besar dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
Ditulis oleh Ilma Wulandari, Aura Fairana, Fathurrizqi, Laila Khairun Nisa, Amanda Mefenze, dan Zahra Fauziah Anwar dalam Mata Kuliah Jurnalisme Lingkungan kolaborasi Pulitzer Center dan Prodi Ilmu Komunikasi UNP