Teks: Rus Akbar S| Foto: Uyung Hamdani dan Rus Akbar S
Dari balik hutan bakau di Teluk Subelen, Desa Cimpungan, Siberut Tengah, Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, terlihat sisa-sisa balok kayu lapuk yang bekas logpond.
Logpond atau pelabuhan tempat penumpukkan kayu itu dulunya milik HPH Koperasi Andalas Madani (KAM) yang menghentikan aktivitas pada 2007.
Bekas kawasan logpond itu kini dimanfaatkan warga untuk menanam pohon kelapa. Beberapa pohon kelapa itu sudah tumbuh setinggi lima meter. Dari lokasi tersebut menuju permukiman, warga harus berjalan sekitar satu kilometer.
Di sepanjang jalan menuju kampung, tampak rumah-rumah panggung berdiri berjarak sekitar 30 meter satu sama lain.
Memasuki perkampungan Subelen, jalan beton yang dulu dibangun pemerintah daerah kini mulai rusak dimakan usia. Rumah warga yang kebanyakan berupa bangunan kayu atau semi permanen juga tampak menua.
Aktivitas warga di Subelen hari itu, 17 September 2025, tampak beragam. Sejumlah pria sibuk mendirikan tenda pernikahan. Di tepi Sungai Subelen, dua laki-laki sedang membuat sampan kayu sepanjang delapan meter. Di depan rumah, ibu-ibu terlihat membelah dan menjemur pinang.
pinang yang menjadi komuditas utama di dusun itu.
Kehidupan warga masih bergantung pada hasil kebun seperti pisang, pinang dan kelapa. Mereka juga menanam cabe untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun harga komoditas yang ditanam tidak stabil, harga pisang kini Rp1.500 per sisir, walau dulunya sempat turun Rp1.200. Harga pinang jauh lebih baik meski masih fluktuatif, rata-rata Rp12 ribu per kilogram, tahun lalu sempat jatuh menjadi Rp2.000-Rp3.000 per kilogram. Sementara harga kelapa yang dijadikan kopra mentah hanya laku Rp6.000 per kilogram, atau Rp1.000 per buir kelapa.
“Biasanya kami jual hasil kebun ke Pokai atau Sikabaluan di Siberut Utara, karena dekat ke dermaga kapal,” kata Pin, 30 tahun, Wakil Ketua Pemuda Subelen.
Suasana di Subelen sejak beberapa bulan lalu dihangatkan dengan rencana akan mulai beropaerasinya Hutan Tanaman Indutri (HTI) PT Biomass Andalan Energi (PT BAE). Setelah sembilan tahun mendapat izin, PT BAE tak kunjung beroperasi.
Padahal mereka sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga Subelen tentang rencana aktivitas mereka. Sosialisai di Subelen dianggap penting karena sejak dulu dusun tersebut menjadi lokasi logpond perusahaan yang akan mengambil kayu.
Tiba-tiba pada 3 Mei 2025, perusahaan HTI itu muncul kembali di depan warga Subelen dan mengumumkan rencana akan beroperasi dalam waktu dekat.
Launching PT BAE itu digelar bersamaan dengan pesta syukuran Jakop Saguruk yang saat itu baru saja terpilih menjadi wakil bupati Kepulauan Mentawai.
Selain dihadiri Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, acara itu juga dihadiri camat dan enam kepala desa yang daerahnya berada di dalam wilayah konsesi HTI PT BAE yang luasnya mencapai 19.876,59 hektare. Keenam desa itu adalah Cempungan, Saibi Samukop, Sirilogui, Saliguma, Sotboyak, dan Bojakan.
Namun banyak yang tidak puas mendengar pemaparan Direktur PT Biomass Andalan Energi Syamsu Rizal Arbi tentang rencana HTI itu, karena tidak merinci apa kegiatan yang akan dilakukan PT BAE ke depan.
Kepala Desa Cimpungan Darman Saguruk mengatakan, selain bertemu di acara punen Jakop Saguruk itu, pihak perusahaan PT Biomass Andalan Energi sampai saat ini belum pernah melakukan dialog resmi dengan pemerintah desa terkait rencana operasionalnya di wilayah Subelen.
Ia mengaku heran karena pertemuan yang dilakukan perusahaan ke Subelen pada 3 Mei 2025 lebih menyerupai kegiatan seremonial tanpa pembahasan substansial.
“Mereka datang hanya untuk syukuran, tidak ada pembicaraan soal program, tidak ada dialog dengan masyarakat,” kata Darman Saguruk pada17 September 2025.
Ia juga menilai kegiatan launching yang digelar perusahaan belum menggambarkan niat membangun kerja sama dengan masyarakat.
“Katanya syukuran bersama wakil bupati, tapi tidak ada penjelasan, kalau syukuran launching perusahaan dalam arti sebenarnya, ya seperti adat kita, potong ayam, potong babi, dan dilakukan bersama masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan perusahaan, itu baru syukuran namanya, yang kemarin itu, seperti hanya menempel pada acara syukuran Wabup saja,” ujarnya.
Menurut Darman, hingga kini belum ada komunikasi dengan perusahaan yang menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana rencana pembangunan, distribusi hasil usaha, ataupun pembagian potensi pendapatan asli desa.
Ia menilai, idealnya sebelum perusahaan beroperasi, perlu ada pertemuan resmi antara pihak perusahaan dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk membicarakan berbagai hal penting seperti program pendidikan, beasiswa, ketahanan pangan, serta kontribusi bagi pendapatan asli desa.
Menurutnya pihak perusahaan harus datang ke desa untuk memperkenalkan diri. Sebagai kepala desa yang dilantik pada 2021, Darman Saguruk mengatakan tidak pernah tahu apa kesepakatan yang pernah ada antara perusahaan dengan masyaraat saat pemerintahan kepala desa sebelumnya.
“Kami juga punya harga diri, kalau ada masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam wilayah izin silakan saja, tapi kalau pemerintah tidak siap, kami tidak akan mendukung. Perusahaan belum boleh beroperasi sebelum ada pembicaraan resmi dengan desa,” ujarnya.
Darman Saguruk mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana. Ia berharap pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan resmi antara perusahaan dengan seluruh kepala desa di wilayah terdampak izin HTI.
Terkait aspek lingkungan, menurutnya perlu keterbukaan perusahaan dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kalau saya tidak paham soal Amdal, ayo kita pelajari bersama. Jangan sampai kita menyetujui sesuatu yang justru merusak lingkungan kita sendiri. Kalau jaraknya cuma satu kilometer dari sungai, bisa-bisa sungai kita hancur. Itu harus dilihat dulu dari dokumen Amdal mereka,” ujarnya.
Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka mengaku sempat dihubungi pihak PT BAE yang berencana menurunkan alat berat ke lapangan. Namun kemudian rencana tersebut tak pernah terealisasi.
“Katanya mau masuk lagi, tapi sampai sekarang enggak ada kabarnya. Saya konfirmasi ke petugas lapangan, pun enggak ada berita,” ujarnya pada Rabu, 17 September 2025.
Binsar berharap bila perusahaan itu benar-benar beroperasi, ada kontribusi nyata yang diterima masyarakat.
“Kalau memang HTI itu jadi, ya minimal ada sumbangsih untuk masyarakat desa, bukan untuk pribadi-pribadi,” katanya.
Menurut Binsar saat ini sebagian besar wilayah Saibi Samukop masih berstatus kawasan hutan, termasuk area jalan Trans-Siberut dan beberapa dusun, seperti Simasoro dan Sirua Monga. Hal itu, menurutnya, kerap menghambat pembangunan infrastruktur desa.
“Kita mau buka jalan saja susah, karena masih masuk kawasan hutan produksi,” ujarnya.
Binsar juga mengaku sampai kini pihaknya belum menerima informasi resmi dari PT BAE maupun instansi terkait soal keberlanjutan proyek HTI di Siberut Tengah.
Warga Terbelah
Warga Siberut Tengah terbelah menyikapi rencana HTI oleh PT BAE di kampung mereka. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak.
“Kami setuju saja kalau jelas, karena bisa membantu perekonomian. Jika perusahaan masuk, kami menuntut agar akses jalan dan transportasi diperbaiki lebih dulu agar bisa terhubung dengan dunia luar,” kata Pin, warga Subelen.
Namun Karta, 46 tahun, warga Desa Cimpungan, menduga kehadiran perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah mereka hanya ingin mengambil kayu, bukan membangun kebun kaliandra.
“Modus mereka itu pembibitan kaliandra, tapi utamanya tetap kayu produksi, kalau perusahaan datang, yang dibicarakan dulu pasti soal fee kayu,” ujar Karta.
Ia mengaku sempat mendengar rencana perusahaan untuk membangun pabrik kertas sebelum pandemi Covid-19, namun hingga kini rencana itu tidak terealisasi.
“Kalau mereka bikin pabrik langsung, saya pasti percaya, tapi yang ada hanya janji dan survei-survei saja,” ujarnya.
Menurut Karta, pihak perusahaan sudah dua kali datang ke Cimpungan. Mereka sempat meninjau lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan logpond di sekitar kawasan Totoet dan Subelen. Namun setelah melakukan survei, rencana tersebut tidak berlanjut.
Karta menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak kedatangan perusahaan, asalkan ada kejelasan manfaat dan komitmen terhadap warga lokal.
“Kalau datang baik-baik, kami terima. Tapi jangan hanya bawa isu atau janji. Kami ingin tahu juga apa kewajiban perusahaan kepada masyarakat di sini,” katanya.
Penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah Siberut Tengah datang dari kalangan muda di Desa Saibi Samukop. Mereka menilai proyek HTI bertentangan dengan adat, budaya, dan sistem kehidupan masyarakat Mentawai yang bergantung kepada alam.
“Saya secara tegas menolak. Secara geografis dan kultural, Mentawai hidup dari alam. Leluhur kita mengajarkan berburu, berladang, dan meramu. Alam adalah sumber kehidupan, bukan komoditas,” ujar Urlik Hufum August Sagaragara, 32 tahun, pada Rabu, 17 September 2025.
Menurutnya, kehadiran perusahaan HTI akan membawa dampak besar terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal.
“Saya kira ketika masuknya perusahaan di Mentawai ini khususnya di Siberut Tengah akan berdampak buruk. Alam kita yang begitu kaya dengan hutannya yang kaya dengan segala yang ada di dalamnya, juga hewan, semua itu akan punah,” katanya.
Urlik juga menyinggung risiko bencana jika hutan di Mentawai terus digunduli.
“Mentawai ini kepulauan di Samudera Hindia. Kalau hutan rusak, potensi bencana seperti longsor atau tsunami akan lebih berbahaya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Urlik kesejahteraan masyarakat Mentawai tidak ditentukan oleh kehadiran perusahaan besar, melainkan dari hasil bumi dan ketahanan pangan lokal.
“Tanpa HTI pun kami masih bisa hidup. Tidak ada pengemis di Mentawai. Kami masih bisa makan pisang, keladi, sagu. Alam cukup memberi kehidupan,” ujarnya.
Ia menyebutkan sekitar 95 persen warga Saibi Samukop hidup sebagai petani dengan tanaman unggulan seperti pinang, cengkeh, dan kelapa.
“Kakek dan ayah saya hidup dari pertanian, bukan dari perusahaan. Hasil tani itulah yang menyekolahkan kami sampai ke perguruan tinggi,” katanya.
Ia menyerukan agar kaum muda Mentawai mengambil peran aktif menolak segala bentuk investasi yang mengancam ruang hidup masyarakat adat.
“Kaum muda harus sadar, jangan hanya berpikir soal pekerjaan jangka pendek. Kita bicara Mentawai masa depan, jangan sampai kita dijajah lagi lewat investasi,” katanya.
Selain soal ekonomi, ia juga menyoroti dampak terhadap eksistensi Sikerei, tabib tradisional Mentawai yang bergantung penuh pada hutan untuk pengobatan.
“Sikerei tidak bisa hidup tanpa alam. Kalau hutan rusak, dari mana mereka mendapatkan tanaman obat? Dulu di Saibi masih banyak Sikerei, sekarang tinggal sedikit. Mereka pindah ke hulu karena tidak ada lagi tempat yang cocok,” ujarnya prihatin.
Rawan Kehilangan Sumber Air Bersih
Kondisi Desa Saibi Samukop sangat rentan karena sering kesulitan air minum. Setiap kali musim kemarau tiba, warga Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah itu harus berjuang keras mendapatkan air bersih.
Sumur-sumur di sekitar rumah mereka kering, sementara sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini tinggal aliran kecil yang keruh.
Minarti Siritoitet (56), warga Saibi Samukop, menceritakan air hujan menjadi tumpuan utama untuk kebutuhan sehari-hari.
“Air minum kami dari hujan. Kalau hujan, kami mandi di sumur. Tapi kalau kemarau panjang, kami pergi ke bukit untuk mencari air,” ujarnya.
Bagi warga yang tidak memiliki sumur, satu-satunya cara adalah meminta air dari tetangga yang memiliki sumber air. Namun, hal itu kerap menimbulkan ketegangan.
“Kadang marah pemilik sumur, apalagi kami banyak yang mengambil. Kami minta yang ada air, untuk air minum,” kata Minarti.
Di sekitar Kantor Camat Siberut Tengah, sekitar 800 meter dari rumah Minarti, memang terdapat beberapa sumur yang masih memiliki air. Namun sebagian tertutup dan terkunci sehingga warga sulit mengaksesnya.
Akibatnya, mereka terpaksa berjalan kaki sejauh dua kilometer untuk mengambil air dari sumber-sumber kecil di bukit.
“Biasanya kami ambil pagi. Kalau terlambat, airnya sudah keruh di sungai kecil yang mulai kering. Kadang kami gali lagi dasar sungai supaya keluar air,” ujarnya.
Setiap musim kemarau, kondisi seperti ini berlangsung hingga tiga atau empat bulan. Minarti mengingat masa-masa sulit pada tahun 2007 dan 2023 ketika kekeringan berlangsung lama.
“Dulu di pinggir kampung ini ada sungai tempat kami mencuci, tapi sekarang sudah kering. Terakhir sungai kering tahun 2009,” katanya.
Masuknya perusahaan HTI di Saibi untuk membabat hutan alam dikhawatirkan akan semakin menambah kesulitan warga akan keterediaan air bersih.
Nikanor selaku humas PT BAE mengatakan perusahaan akan tetap berjalan. “Tapi karena perusahaan ini holding dan ada di beberapa tempat, maka ada persoalan teknis yang belum bisa disampaikan,” katanya.
Dia mengatakan sudah membagikan bibit kaliandra di 5 dari 6 desa. Saat ditanyakan apakah kaliandra akan dijual ke perusahaan, Nikanor mengatakan itu hal teknis yang akan diatur nantinya. Terkait banyaknya bencana dan daerah aliran sungai yang masuk dalam konsesi perusahaan dia mengatakan akan mengevaluasi. (*)
Laporan ini didukung oleh Trend Asia