Penulis: Novia Harlina
Komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat internasional dinilai perlu diikuti pembenahan persoalan struktural pengelolaan hutan dan lahan di dalam negeri, termasuk di Sumatera Barat.
Sebab itu Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) 2026 di Antalya, Turki, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan sektor kehutanan dan energi dalam agenda negosiasi iklim global.
Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice (CAEJ) Universitas Andalas, Apriwan mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam negosiasi iklim internasional karena memiliki kawasan hutan hujan tropis yang luas.
Posisi tersebut menurutnya dapat menjadi modal diplomasi, terutama dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
Apriwan mengatakan negosiasi iklim tidak terlepas dari kepentingan geopolitik masing-masing negara. Setiap negara memiliki kepentingan berbeda dalam agenda transisi energi dan pengendalian perubahan iklim.
Dalam konteks Indonesia, terdapat dua sektor penting yang perlu diperjuangkan, yakni kehutanan dan penggunaan lahan serta sektor energi.
“Indonesia bisa memainkan peran sebagai negara yang memiliki hutan hujan terbesar,” kata Apriwan dalam diskusi publik yang digelar Walhi Sumbar bertema COP31 dan Krisis Ekologi Sumatera Barat: dari Antalya ke Ranah Minang pada Kamis (12/11/2026).
Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini dapat menjadi kelemahan dalam diplomasi iklim. Di sisi lain, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi sekaligus modal untuk memperkuat argumentasi Indonesia dalam perundingan internasional.
Apriwan mengingatkan adanya perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju dalam mekanisme pendanaan dan pengurangan emisi. Negara maju, menurutnya, cenderung mendorong mekanisme pasar yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.
Padahal, pendekatan sukarela atau voluntary-based memiliki karakter berbeda dengan mekanisme pasar yang memperhitungkan untung dan rugi. Karena itu, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat agar kepentingan nasional tidak tersisih dalam negosiasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin menilai pembahasan COP31 tidak semestinya hanya berpusat pada persoalan pengurangan emisi karbon. Isu kesejahteraan masyarakat dan tata kelola sumber daya hutan juga harus menjadi perhatian.
Menurutnya hutan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Negara-negara yang telah menghabiskan sebagian besar sumber daya hutannya kini berada dalam kondisi ekonomi yang relatif maju. Sementara Indonesia masih diminta menjaga kawasan hutannya.
Ia bilang kewajiban menjaga hutan harus disertai kompensasi yang adil. Upaya konservasi tidak bisa hanya dibebankan kepada negara-negara yang masih memiliki hutan tropis, tanpa dukungan pendanaan dan mekanisme pengurangan emisi dari negara lain.
“Menjaga hutan itu tidak bisa hanya dengan usaha kita sendiri. Makanya ada namanya pengurangan emisi. Tapi ini bukan hanya soal emisi. Memangnya kita bisa sejahtera dengan mengurangi emisi?” ujarnya.
Ferdinal juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Ia mempertanyakan apakah kebakaran tersebut disebabkan kelalaian dalam menjaga kawasan hutan atau karena lokasi yang terbakar memang bukan merupakan kawasan berhutan.
Berdasarkan data kehutanan yang disampaikannya, kebakaran pada hutan primer dan sekunder hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan area terbakar. Sementara sekitar 80 persen kebakaran terjadi di area penggunaan lain. Meski demikian, kebakaran di lahan tersebut dapat merembet ke kawasan hutan.
Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat dari aspek struktural, terutama tata kelola lahan dan kebijakan kehutanan. Pembahasan mengenai emisi karbon saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang lebih mendasar.
Ia mencontohkan persoalan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem penguasaan hutan yang kemudian terus berkembang hingga saat ini.
Program perhutanan sosial setelah reformasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan kawasan hutan juga masih melibatkan korporasi melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Karena itu, Ferdinal menilai perlu ada evaluasi terhadap kebijakan kehutanan, terutama untuk memastikan dampaknya terhadap masyarakat di tingkat tapak.
“Pertanyaannya, bagaimana kebijakan ini bisa berdampak ke masyarakat di tingkat tapak?” katanya.
Krisis Ekologi dan Masyarakat di Tingkat Tapak
Direktur PBHI Sumbar, Ichsan, mengatakan krisis ekologis bukan lagi ancaman yang jauh dari kehidupan masyarakat. Sumatera Barat telah merasakan dampaknya, salah satunya melalui bencana ekologis Sumatera pada akhir 2025.
Menurutnya, kerusakan tutupan hutan dan perubahan fungsi lahan menjadi persoalan yang harus dilihat secara serius. Dampak terbesarnya justru dirasakan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup di sekitar kawasan terdampak.
Ia menilai terdapat kesenjangan antara tuntutan global agar negara-negara berkembang menjaga hutan dengan kondisi pengelolaan lingkungan di dalam negeri. Indonesia diminta mempertahankan tutupan hutan, tetapi pada saat yang sama pembukaan dan alih fungsi lahan masih berlangsung di berbagai wilayah.
“Contohnya rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang yang tetap dilanjutkan Pemerintah Sumbar,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur semacam itu juga perlu dikaji dari sisi dampak ekologis dan potensi pelepasan emisi karbon akibat perubahan tutupan lahan. Ia mengingatkan bahwa pohon membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh dan menyerap karbon. Karena itu, kerusakan hutan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kehilangan tutupan vegetasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi.
Ichsan juga menyinggung Pasal 6.8 dalam Persetujuan Paris yang mengatur pendekatan nonpasar dalam kerja sama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk diperhatikan agar penanganan krisis iklim tidak semata-mata bergantung pada mekanisme perdagangan karbon.
Pembicaraan mengenai COP31 harus ditarik kembali pada persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. “Komitmen internasional perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang melindungi ruang hidup masyarakat, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara adil,” ia menambahkan.
