Teks: Novia Harlina | Foto: Uyung Hamdani
Hampir setiap hari Asnir menggarap ladangnya, ia menanam ragam sayuran, cabai dan bawang di petakan-petakan ladang yang tak jauh dari rumahnya. Dari ladang itulah ia membesarkan anak-anaknya, bahkan mengantarkan mereka hingga lulus sarjana.
Bagi Asnir, berladang tak bisa dipisahkan dari hidup dan warga kampungnya di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Perempuan 80 tahun itu terampil mengolah ladang, seperti Rabu (25/2) siang lalu saya temui di ladang wortelnya. Asnir memasang plastik mulsa, lahan itu akan ia tanami bawang. Kerja-kerja seperti ini sudah ia lakukan selama puluhan tahun.
Rutinitas itu pula yang ia dan ratusan warga lain di Batu Bajanjang takutkan akan terancam sejak adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Gunung Talang.
PLTP Gunung Talang salah satu bagian dari target proyek energi nasional 35.000 MW. Di Solok, penetapan wilayah kerja di Gunung Talang di lahan seluas 27.000 hektar dengan potensi energi diperkirakan 58 MW. Pada 2016 Menteri ESDM menetapkan PT. Hitay Daya Energi asal Turki sebagai Pemenang Lelang pengembangan WKP Gunung Talang.
Setelah mendapat penolakan dari masyarakat sejak 2017, pada 2020 isu rencana pembangunan ini sempat mereda. Namun pada akhir 2025, pemerintah daerah kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan PLTP yang disambut penolakan lagi.
“Baru-baru ini pemerintah daerah juga mulai melakukan sosialisasi pembangunan geothermal. Masyarakat di sini kompak semua. Kami takut tanaman nantinya tidak lagi subur karena dampak geothermal, dan juga kami takut gunung longsor dimana pemukiman dan ladang warga tepat di kakinya,” kata Asnir Umar pada saya saat duduk di pondok istirahatnya.
“Contohnya di Solok Selatan, saya sudah ke sana melihat lingkungannya. padahal itu 20 kilo meter dari pemukiman dan ladang warga,” lanjutnya.
Asnir cemas jika proyek pembangunan PLTP ini tetap dilanjutkan, dampak-dampak seperti di daerah lain yang sudah terlebih dahulu dibangun PLTP akan terjadi di daerahnya.
“Saya takut gunung talang ini longsor, masyarakat di bawah gunung ini semuanya, mungkin tanaman ini bisa habis kalau dibangun geothermal. Kalau jauh dari gunung talang dan jauh dari pemukiman dan ladang kami silahkan tapi ini cuma satu kilometer dari rumah kami,” kata Asnir.
Bahkan Asnir sudah melihat langsung beberapa daerah yang sudah dibangun PLTP, salah satunya PLTP Mataloko Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana, katanya mulai banyak muncul lubang-lubang kecil yang berisi lumpus serta gas panas yang berimas pada sawah warga di sana mati dan tak bisa beroperasi lagi.
“Banyak warga di sana yang saya temui terkena penyakit kulit, saya melihat sendiri ke sana dan tidak mau dampak seperti itu terjadi di kampung saya,” jelasnya.
Dia ingat betul pada 2017-2018, kondisi di kampungnya cukup panas setelah pihak perusahaan dan pemerintah daerah berusaha masuk untuk survey lokasi pembangunan PLTP yang hanya berjarak satu kilo meter dari rumahnya.
Pada periode itu juga, sejumlah warga di Kecamatan Lembang Jawa sempat ditangkap polisi karena dituduh menjadi provokator dalam penyampaian aspirasi penolakan PLTP.
“Tapi kami tidak gentar, ketika itu beberapa warga dibawa ke Padang ke Polda Sumbar, kami juga turun ke sana beramai-ramai sebagai bentuk solidaritas,” katanya.
Asnir adalah satu dari ratusan perempuan yang turut menolak pembangunan PLTP. Ia juga salah satu tokoh bagi perempuan di Batu Bajanjang ketika hendak melakukan upaya penolakan seperti menyampaikan aspirasi ke kantor bupati, hingga perkumpulan lainnya untuk menguatkan solidaritas.
Menurutnya dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, dengan bertani sudah lebih dari cukup. Seperti ladang wortel yang ditanam Asnir, biasanya ia bisa memanen hingga 4 ton, untuk harga saat ini Rp10 ribu per kilogram. Wortel tersebut bisa dipanen setelah tiga bulan.
“Anak kami bisa kuliah, anak saya lima orang kuliah dari berladang ini,” ujarnya.
Sebab, kata Asnir, warga di sini bergantung ke tanahnya. Dan Asnir tidak mau dibodoh-bodohi dengan iming-iming lapangan kerja dengan adanya proyek geothermal untuk warga di kampungnya.
Asnir Umar dan kawan-kawan menjaga solidaritas gerakan dengan cara membatasi interaksi dengan warga yang mendukung proyek tersebut. Dalam beberapa kegiatan sosial, seperti pesta pernikahan atau acara kampung lainnya, pihak yang menerima proyek geothermal tidak lagi dilibatkan dan sebaliknya.
Khawatir Merusak Lingkungan
Perempuan lainnya di Batu Bajanjang, Darnelis (37) mengatakan hal senada. Sejak penolakan pada 2017, ia tak pernah absen untuk ikut dalam aktivitas masyarakat.
“Mungkin lebih dari 90 persen masyarakat Batu Bajanjang menolak PLTP ini,” kata dia.
Bagi Darnelis, kampung itu adalah tanah kelahiran, tanah ulayat. Ia tak ingin tanah dan kampungnya dirusak.
“Dari berbagai informasi yang kami dapatkan, saya juga banyak membaca artikelnya, dampak geothermal banyak yang buruk. Tanah bisa kehilangan kesuburannya, dan sumber air juga berpotensi rusak. Lalu untuk apa kami tetap tinggal di sini, jika air dan tanah yang menjadi sumber hidup kami sebagai petani justru hancur?” ujarnya.
Ia menyebut semua kehidupannya dan rata-rata warga di Batu Bajanjang bergantung pada pertanian. Ia dan keluarganya menanam sayuran seperti bawang, lobak, dan cabai. Bahkan ada ladangnya yang lokasinya tidak jauh dari titik yang sudah dipatok untuk proyek geothermal.
Darnelis juga terlibat sejak awal penolakan pada 2017, saat perusahaan mulai masuk ke wilayah itu. Pada 2017 hingga 2018 sempat terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan.
“Saat itu saya berada di barisan depan, ikut dorong-dorongan,” sebutnya.
Menurutnya berbagai cara dilakukan untuk meloloskan proyek ini. Mulai dari pendekatan politik, pengamanan oleh aparat, hingga hal-hal yang di luar nalar. Saat bentrokan, bahkan ada pihak yang membawa dukun untuk menakut-nakuti warga dan membaca mantra ke arah massa aksi.
“Tapi saya tidak takut. Kami bersama-sama, dan kami berserah kepada Allah. Saya percaya, kekuatan kami ada pada keyakinan dan kebersamaan,” kata Darnelis.
Darnelis juga pernah ditawari uang sebesar Rp 2,5 juta dengan syarat mengajak ibu-ibu dan masyarakat agar tidak menolak proyek geothermal. Tawaran itu ia tolak. Berapa pun uang yang diberikan, katanya, ia tidak akan berkhianat kepada nagari.
“Bagi saya, ini bukan hanya soal hari ini. Masih ada anak cucu yang harus menikmati kesuburan tanah dan melimpahnya sumber air di tempat ini,” ujar dia.
Senada dengan Asnir Umar dan Darnelis, perempuan lain Murnita (56) mengatakan dalam upaya solialiasi disebut-sebut ada tawaran ganti rugi atau sewa lahan dalam pembangunan PLTP.
“Tetapi saya tidak tertarik. Uang bisa habis, sedangkan dari bertani kami bisa terus mendapatkan penghasilan,” jelasnya.
Ia menyebut di Batu Bajanjang hampir semua warga menolak. Penolakan itu, menurutnya buka tak berdasar, lahan pertanian merupakan nadi kehidupan warga Batu Bajanjang.
“Kebutuhan saya misalnya sekitar Rp1,5 juta per minggu, dan itu sudah tercukupi dari bertani,” kata Murnita.
Ia khawatir proyek geothermal akan merusak sumber air dan tanah yang menjadi penopang kehidupan kami. “Bagaimana nasib anak cucu nanti jika lingkungan rusak?” tanyanya.
Dalam sosialisasi, Murnita juga mendengar pemerintah mengatakan proyek ini akan membuka lapangan kerja.
“Tapi pekerjaan seperti apa? Mungkin saat pembangunan, warga hanya dijadikan buruh kasar. Setelah proyek selesai, belum tentu masyarakat lokal mendapat posisi yang layak,” katanya menjelaskan.
“Bagi saya, ini bukan hanya soal hari ini. Masih ada anak cucu yang harus menikmati kesuburan tanah dan melimpahnya sumber air di tempat ini”.
Gerakan Sosial
Dalam penelitian berjudul “Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok” yang ditulis oleh Sari Martha Yolanda, Dewi Anggraini, dan Indah Adi Putri dari Universitas Andalas yang diterbitkan dalam Jurnal Tanah Pilih pada 2021, penolakan itu dijelaskan sebagai gerakan sosial yang berakar kuat pada struktur budaya dan pengalaman hidup masyarakat.
Penelitian tersebut menyebut bahwa perempuan bergerak bukan semata karena proyek geothermal itu sendiri, melainkan karena posisinya yang langsung terkait dengan tanah ulayat. Dalam sistem matrilineal di Sumatera Barat, tanah menjadi simbol kepemilikan perempuan sekaligus penopang kehidupan keluarga.
Karena itu, ketika wilayah yang direncanakan untuk geothermal berada di atas tanah ulayat, perempuan menjadi pihak yang paling merasa terancam.
Mereka tidak hanya melihat potensi hilangnya lahan, tetapi juga kemungkinan rusaknya sumber air, menurunnya kesuburan tanah, hingga perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Penelitian itu juga mencatat adanya kekecewaan warga, terutama perempuan, terhadap proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak melibatkan mereka secara utuh. Rencana pembangunan dinilai berjalan tanpa ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Masa Depan Kaum dan Ruang Hidup
Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi menyebut, gerakan perempuan, khususnya bundo kanduang, dalam penolakan proyek geotermal di Gunung Talang memegang peran penting. Mereka berada di garis depan karena isu ini langsung menyangkut hak atas tanah ulayat.
Dalam adat Minangkabau, tanah diwariskan melalui garis ibu. Ketika proyek ekstraktif masuk, perempuan menjadi pihak yang paling berisiko terdampak, baik secara ekologis maupun secara kultural, karena tanah juga berkaitan dengan identitas dan keberlanjutan generasi.
Tanah di Gunung Talang bukan sekadar ruang hidup, lanjutnya, tetapi juga sumber utama ekonomi. Kawasan ini dikenal sebagai pemasok hortikultura, dengan sistem pertanian yang telah lama menopang kehidupan masyarakat. Bahkan, warga tanpa lahan pun tetap bisa hidup layak sebagai buruh tani.
Namun, rencana pembangunan PLTP geothermal memunculkan kekhawatiran. Perubahan ekosistem, gangguan sumber air, hingga potensi hujan asam dinilai dapat merusak lahan dan memicu gagal panen. “Jangan sampai pembangunan PLTP di Gunung Talang justru mematikan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan, dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, keputusan tidak boleh hanya diambil oleh elit tanpa persetujuan masyarakat terdampak.
Ke depan, proyek-proyek besar seperti geotermal harus dijalankan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang jelas, transparan, dan inklusif.
Sementara Direktur WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam mengatakan sistem ekonomi di kawasan Gunung Talang yang ada saat ini sudah berjalan stabil dan mampu menyerap tenaga kerja, baik bagi pemilik lahan maupun buruh tani. Perputaran ekonomi berlangsung langsung di tingkat lokal, dari produksi hingga pasar.
Namun, rencana pengembangan geotermal dinilai berisiko mengganggu keseimbangan lingkungan. Perubahan ekosistem, gangguan sumber mata air, serta potensi penurunan kesuburan tanah dapat berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Selain itu, luas wilayah kerja panas bumi (WKP) yang mencapai puluhan ribu hektare berpotensi memicu alih fungsi lahan. Jika lahan pertanian berkurang, maka sumber penghidupan masyarakat juga ikut terancam.
Ia menegaskan, kerusakan lingkungan sekecil apa pun akan berdampak langsung pada ekonomi warga. Karena itu, menurutnya, nilai ekonomi pertanian yang telah terbukti berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan utama dibandingkan risiko jangka panjang dari proyek geothermal.
*Liputan ini merupakan kolaborasi Roehana Project bersama Jendela Perempuan dari Project Multatuli