Para pekerja di jalanan Kota Padang tidak merasakan menurunnya angka kemiskinan yang pemerintah klaim. Kemiskinan masih membelenggu mereka dan membatasi akses pendidikan serta hak lainnya.
Pengamat sosial dari Universitas Andalas Virtuous Setyaka mengatakan pemerintah Kota Padang harus jujur dengan situasi dan kondisi di lapangan. Terkait keberadaan orang-orang miskin dengan akses pendidikan yang masih terbatas.
Metode Klaim Penurunan Kemiskinan Harus Jelas dan Transparan
“Ketika klaim statistik dengan realitas kualitatif sangat timpang sesungguhnya akan mendatangkan tiga pertanyaan,” kata alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Pertama, Apa standar pengukurannya dan bagaimana angka-angka bisa muncul?
“Kedua, kalaupun klaim tersebut tidak diakui adanya kekeliruan, maka lebih penting lagi, bagaimana menindaklanjuti adanya realitas kemiskinan yang tetap dan akses pendidikan terus terbatas itu?” katanya.
Ketiga, kalau secara struktural klaim angka kemiskinan menurun dan mengecil tapi realitasnya tidak Virtuous mempertanyakan apakah kemiskinan yang tetap ada dan tidak bisa mengakes pendidikan juga terus ada, apakah karena faktor kultural?
Dia mengatakan kemiskinan struktural biasanya berakar dari ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan alat-alat, sumber-sumber dan teknologi-teknologi produksi.
Sebab itu menurut Virtuous untuk benar-benar menghapuskan kesmikinan di Kota Padang perlu ada kebijakan distribusi alat-alat, sumber-sumber dan teknologi-teknologi bagi mereka. “Yang masuk kategori miskin dan tidak mampu mengakses pendidikan,” kata lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Distribusi Alat Produksi yang Adil
Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas ini memberi beberapa contoh. Seperti untuk petani misalnya tentu saja menurutnya ada lahan, bahan dan teknologi pertanian yang pemerintah sediakan. Selain itu bagi nelayan ada area tangkapan ikan, bahan dan teknologi kelautan dan perikanan.
“Bagi buruh maka sebaiknya ada pelibatan dalam kepemilikan saham dan penguasaan keterampilan dan teknologi produksi barang atau jasa,” katanya.
Terkait dengan pekerja-pekerja di jalanan seperti pemulung dan tukang parkir pun menurutnya harusnya ada penyediaan wadahnya. Karena menurut Virtuous mereka bergerak dalam bidang jasa.
“Pemulung itu sebenarnya pekerja penyedia jasa kebersihan, beri mereka lahan untuk mengolah dan mengelola sampah, bantu alat-alat produksi jasa daur ulang sampah dan teknologi olah sampah yang terbaik. Mereka akan berjasa menyelamatkan kota dari berbagai permasalahan sampah,” katanya.
“Tukang parkir adalah pekerja penyedia jasa pengamanan kendaraan, berikan mereka lahan parkir yang tersedia dengan pengaturan pengelolaan yang baik, bahkan kalau perlu diorganisasikan usaha jasa parkir mereka mungkin dengan koperasi jasa parkir,” tambahnya.