Teks dan Foto: Jaka HB
Infografis: Taufiq Siddiq
Hari-hari Dyadara (28) yang biasanya habis untuk pekerjaan, beberapa tahun lalu, harus habis dengan bolak-balik rumah dan rumah sakit. Sebab ayah, ibu dan adiknya mendemam dan didiagnosis Demam Berdarah Dengue (DBD).
Semua terjadi setelah mereka bersih-bersih rumah. Lima hari berselang keponakannya yang baru berusia 8 bulan demam tinggi dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Cici yang berada di Jalan Soetomo Kota Padang. Hasil pemeriksaan medis mengungkapkan keponakan Dyadara mengidap DBD.
“Dua hari setelahnya mama juga kena DBD dan di rawat di rumah sakit yang sama,” kata perempuan yang kerap disapa Dara ini, pada Jumat 22 Mei lalu.
Adiknya pun tak ketinggalan dan terjangkit DBD. “Waktu itu sedang lomba DBL (Development Basketball League), tapi tiba-tiba tumbang. Sempat doping selama dua hari sampai selesai lomba baru dirawat di Rumah Sakit Semen Padang Hospital,” katanya.
Kerepotan pun bertambah, sehari setelah ibunya dirawat, keponakannya yang perempuan turut kena DBD, Dara juga mengidap DBD. “Saya sendiri udah kena gejala DBD di hari kedua ngurusin keluarga. Mungkin karena capek juga,” katanya.
Dara waktu itu terpaksa untuk meminta disuntik doping neurobion, agar tetap bisa mengurusi keluarganya.
Dia menghitung-hitung total kesibukan rawat inap itu sampai 8 hari. “Kalau nggak ya nggak ada yang urusin semua. Papa juga baru bisa ikut jaga di hari ketiga,” kenang warga Gadut Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat ini.
Kasus DBD Kota Padang Tinggi
Dalam rentang 2013 hingga 2018 kasus DBD di Padang menunjukkan pola fluktuatif. Pada 2013 tercatat 998 kasus, lalu turun jadi 666 kasus tahun selanjutnya. Selanjutnya pada 2015 kasus kembali melonjak jadi 1.126. Pada tahun-tahun selanjutnya berturut-turut turun 911 dan 608 kasus. Namun pada 2018 jumlah itu bertambah lagi jadi 699 kasus.
Pola naik-turun itu berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data yang dihimpun dalam penelitian spasial DBD Kota Padang 2018-2022 menunjukkan pada 2019 ada 430 kasus DBD. Selanjutnya pada 2020 ketika mobilitas warga banyak berubah karena pandemi kasus turun jadi 292 dan tahun berikutnya naik 366. Namun lonjakan besar terjadi pada 2022, sebanyak 824 kasus. Pada 2023 Dinas Kesehatan mencatat kasus DBD di Kota Padang di angka 465. Sedangkan pada tahun 2024 kasus DBD Kota Padang kembali naik di angka 542.
Sebarannya memperlihatkan sebuah pola dan beberapa kecamatan berulang kali muncul sebagai wilayah dengan kasus dan kerawanan tinggi. Pada 2019 Kuranji menjadi lokasi jumlah kasus tertinggi dengan 75 kasus atau 18,29 persen dari total kasus. Selanjutnya Koto Tangah dengan 69 kasus atau 16,83 persen dan Padang Timur dengan 64 kasus atau 15,61 persen. Kota Padang tahun 2019.
Kecamatan Kuranji menjadi wilayah yang mencolok dan perlu diperhatikan secara khusus. Sebab pada 2018 kasus DBD di kecamatan ini mencapai 183 kasus. Meskipun turun menjadi 75 kasus pada tahun selanjutnya Kuranji tetap berada di urutan teratas dibanding kecamatan lain.
Dwilly Novia, petugas surveilans sekaligus koordinator pemantau DBD di Puskesmas Kuranji Kota Padang mengatakan masalah ini perlu dilihat sebagai gabungan dari tiga wilayah kerja puskesmas dalam satu kecamatan. Dalam lima tahun terakhir, tren kasus perlu diolah lagi dari data yang tersedia. Namun secara umum, ia melihat kejadian DBD di Kuranji cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari iklim, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, hingga perilaku masyarakat.
Menurut Dwilly, kepadatan dan mobilitas penduduk memang menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar risiko penularan DBD. Namun, ia belum memiliki angka pasti berapa besar pertambahan kepadatan penduduk di wilayah Kuranji. Dari pengamatannya di lapangan, faktor perilaku masih menjadi persoalan yang paling sering ditemukan saat petugas melakukan penyelidikan epidemiologi setelah muncul kasus DBD.
“Dalam penyelidikan itu, petugas sering menemukan jentik nyamuk di berbagai tempat penampungan air di rumah warga,” kata Dwilly, pada 26 Juni lalu saat Roehana temui di Puskesmas Kuranji.
Jentik ditemukan di bak mandi, pot bunga, wadah penampungan air, dispenser, hingga barang-barang bekas yang menampung air di halaman rumah. Di luar rumah, jentik juga bisa berkembang di gelas plastik bekas, batok kelapa, atau benda-benda yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah tetapi mampu menahan genangan air.
Per 29 Juni, Puskesmas Kuranji mencatat enam kasus. Tiga di antaranya berupa dengue fever atau demam dengue, dan tiga lainnya dengue hemorrhagic fever atau DBD. Dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah itu meningkat. Pada bulan sebelumnya, kasus yang tercatat hanya satu demam dengue dan satu DBD.
“Penyebab yang masih dominan adalah perilaku masyarakat yang belum konsisten melakukan pemberantasan sarang nyamuk,” tambahnya.
Perilaku itu antara lain tidak rutin menguras bak mandi, tidak menutup tempat penampungan air, dan tidak menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Karena itu, Puskesmas Kuranji terus mendorong gerakan 3M Plus: menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, serta langkah tambahan lain untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk.
Kepala Puskesmas Kuranji, Dian Suryani, mengatakan pihaknya juga rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan itu dilakukan bersama mahasiswa, kader masyarakat, serta kelompok Bundo Peduli Jentik. Namun, kasus DBD tidak selalu muncul setiap bulan. Ada bulan-bulan tertentu yang kosong kasus, seperti April. Pada tahun-tahun sebelumnya pun, menurut petugas, pernah ada dua hingga tiga bulan tanpa temuan kasus.
Dari kelompok usia, penderita DBD di wilayah Puskesmas Kuranji rata-rata berada pada usia sekolah. Dwilly mengatakan faktor iklim juga ikut berpengaruh terhadap kemunculan kasus. Dalam kondisi cuaca panas lalu tiba-tiba turun hujan, tempat-tempat yang sebelumnya kering tetapi berpotensi menampung air dapat menjadi lokasi menetasnya telur nyamuk.
“Telur nyamuk Aedes dapat bertahan cukup lama dalam kondisi kering dan menetas ketika terkena air hujan,” katanya.
Karena itu, menurut Dwilly, cuaca panas yang diselingi hujan perlu diwaspadai. Bila perilaku warga tidak berubah—tidak rutin membersihkan lingkungan, tidak menutup penampungan air, tidak menguras bak mandi, dan tidak bergotong royong membersihkan barang-barang yang menampung air—maka ruang perkembangbiakan nyamuk tetap tersedia di sekitar rumah warga.
Tiga Kecamatan Rawan
Dalam pemetaan kerawanan berbasis kecamatan, tiga kecamatan tadi muncul sebagai zona kerawanan tinggi. Sementara kecamatan lain seperti Padang Selatan berada pada kategori sedang dan kecamatan seperti Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo dan Pauh berada pada kategori rendah.
Ketika unit analisis diperkecil ke tingkat kelurahan pada 2020, pola kerawanan itu terlihat lebih rinci. Dari 104 kelurahan di Padang, terdapat 11 kelurahan dengan tingkat kerawanan tinggi. Kelurahan Kuranji ditempatkan sebagai prioritas penanganan pertama, disusul Korong Gadang, Surau Gadang, Dadok Tunggul Hitam, Pasar Ambacang, Lubuk Buaya, Bungo Pasang, Batang Kabung, Jati, Jati Baru, dan Alai Parak Kopi.
Data ini menunjukkan bahwa DBD di Padang bukan hanya masalah jumlah kasus tahunan, tetapi juga masalah ruang: ada wilayah-wilayah tertentu yang terus muncul sebagai kantong risiko.
Gadut sebagai lokasi tempat tinggal Dyadara bukan wilayah dengan catatan kasus DBD tertinggi di Padang. Data spasial menunjukkan kantong risiko tinggi berada di Kuranji, Koto Tangah dan Padang Timur. Namun di situ pengalaman Dyadara penting karena risiko DBD tidak hanya hidup di wilayah yang berada di puncak statistik.
Penyakit ini menyebar di kota yang ruang hidupnya berubah: pemukiman bertambah, warga berpindah, kepadatan meningkat di titik titik baru dan di lingkungan rumah menjadi bagian ekologi nyamuk. Angka-angka kesehatan kemudian membantu membaca pengalaman itu dalam peta yang lebih luas.
Tak Sekadar 3M+ Tapi Tata Ruang
Roehana kemudian bertanya bagaimana perspektif pada Masrizal, guru besar epidemiologi penyakit menular dan sistem informasi geografis Universitas Andalas. Profesor epidemiologi ini mengatakan DBD dalam konteks Padang, sebaiknya dipahami sebagai isu yang bersifat multidimensi.
“Mencakup tata ruang, perubahan lingkungan, iklim dan perilaku masyarakat. Pendekatan yang berfokus pada perilaku 3M itu penting tapi belum cukup menjelaskan atau mengendalikan risiko DBD secara menyeluruh,” katanya pada Minggu tanggal 28 Juni lalu melalui pesan WhatsApp.
Profesor di Universitas Andalas ini mengatakan perubahan tata ruang mengubah karakter lingkungan. “Alih fungsi lahan dari jadi pemukiman meningkatkan kepadatan bangunan dan penduduk dapat menambah tempat perkembangbiakan nyamuk jika tidak diimbangi drainase dan sanitasi yang baik,” katanya.
Selanjutnya iklim dan iklim mikro seperti suhu, kelembaban dan curah hujan mempengaruhi siklus hidup Aedes Aegypti, mulai dari perkembangan telur hingga umur nyamuk dewasa dan kemampuan virus dengue berkembang dalam tubuh nyamuk.
Tren Kenaikan Suhu
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Minangkabau melaporkan suhu harian rata-rata di Kota Padang menunjukkan kenaikan sebesar 0,064°C per tahun sepanjang periode 2016–2025. Secara akumulatif, suhu udara rata-rata di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini telah meningkat sekitar 0,64°C dalam sepuluh tahun terakhir.
“Suhu rata-rata wilayah dan nilai rata-rata suhu udara harian Kota Padang sepanjang 10 tahun terakhir berada di angka 26.77°C,” ujar Prakirawan BMKG Minangkabau, Aulia Rinadi, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, angka kenaikan tersebut sangat signifikan untuk skala iklim lokal. Lonjakan suhu terparah terdeteksi pada periode 2024–2025, di mana rekor suhu bulanan tertinggi sepanjang masa mendominasi kedua tahun tersebut. Puncak anomali terpanas tercatat pada Juli 2025 dengan suhu harian rata-rata mencapai 28,09°C, sementara suhu terendah sepanjang masa terjadi pada Oktober 2019 sebesar 25,73°C.
Aulia menjelaskan, fenomena pemanasan ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan lokal. Berdasarkan analisis fisis dan klimatologis pemicu utamanya adalah akumulasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida ($CO_2$) yang mempercepat perubahan iklim.
Sementara di tingkat lokal, kata Aulia maraknya pembangunan infrastruktur beton dan jalan beraspal memicu fenomena urban heat island atau pulau panas kota. Kondisi ini diperparah oleh berkurangnya tutupan vegetasi lebat yang berfungsi sebagai pendingin alami.
“Pembabatan hutan atau konversi hutan tropis menjadi lahan pemukiman dan pertanian di sekitar wilayah Sumatera Barat mengacaukan daur karbon alami, sehingga konsentrasi gas penyerap panas di atmosfer semakin tinggi,” katanya.
Ia menjelaskan, peningkatan suhu udara ini membawa dampak berantai yang merugikan bagi lingkungan, kesehatan, dan perekonomian warga. Suhu yang lebih hangat memicu peningkatan laju penguapan air tanah yang berujung pada krisis air bersih dan kekeringan panjang.
Selain itu, suhu tinggi membuat vegetasi hutan menjadi kering dan rentan terbakar, yang berisiko menimbulkan kabut asap berbahaya bagi penderita gangguan pernapasan, lansia, dan balita. Di sisi lain, suhu yang panas dan lembab di wilayah tropis menciptakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan hewan perantara penyakit.
“Suhu udara yang panas dan lembab di wilayah tropis merupakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan hewan perantara penyakit seperti nyamuk pembawa malaria atau demam kuning,” ujarnya.
Perubahan Lanskap Padang
Lanskap permukiman Padang berubah ke arah timur setelah gempa Padang (2009) meluluhlantakkan kota. Ketakutan akan adanya tsunami dan megathrust membawa pembangunan lebih dekat dengan bukit barisan baik di daratan atau pinggir sungai di wilayah timur Padang.
Edwin Adrinal dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal Menara Universitas Andalas yang berjudul “Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Pasca Gempa Kota Padang tahun 2009” mencatat pemukiman bergerak semakin ke Timur Kota Padang.
Dia mencatat pada 2008 sampai 2012 pemukiman naik 1.281 hektar, terutama di Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung dan Padang Timur. Kawasan-kawasan ini berada di Timur Kota.
Pada periode yang sama jumlah tegalan atau ladang turun 954 hektar dan hutan turun 212 hektar. Persentase hutan turun 38 persen, sawah turun 41 persen dan pemukiman naik 188 persen.
Antika Fardila dkk yang menulis “Analisis Perubahan Tutupan Lahan Pada Kota Padang Menggunakan Citra Satelit” dalam Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan tahun 2023 mencatat tutupan pohon berkurang sebanyak 33991 hektar sehingga tersisa 49.221,92 hektar. Sementara area yang terbangun naik dari 13.389,7 hektar menjadi 14.107 hektar.
Bisnis Ekstraktif yang Merusak Lingkungan
Pada sebuah sore yang mendung di akhir November (2025) lalu, seekor labi-labi kecil merayap ke beranda rumah Jaliur. Anak-anaknya berteriak dan mengomentari labi-labi itu. Tak lama hujan datang dan suara bebatuan gunung bertumbuk-tumbuk di sungai belakang rumah perempuan 54 tahun ini. Selama 35 tahun dia tinggal di kelurahan Gunung Sariak, peristiwa sore akhir November itu betul-betul mencemaskan.
Air sungai menderas sekencang-kencangnya bebarengan dengan peristiwa galodo atau banjir bandang yang terjadi di beberapa sungai besar. Kampung yang paling dekat dengan sungai adalah Kampung Guwo. Rumah-rumah di sana luluh lantak dengan lumpur, kayu dan bebatuan, sawah juga rusak. Sungai di belakang rumah Jaliur tak semenghancurkan itu. Hanya bebatuan yang turun, kayu, lumpur dan air keruh-tapi tidak pernah terjadi sebelumnya.
Air sungai yang bernama Hulu Aia itu selama ini digunakan sebagai sumber air minum dan pengairan sawah oleh warga Gunung Sariak. Sepuluh meter dari rumahnya, di dataran yang lebih tinggi, ada pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) dengan saringan airnya. Pamsimas ini menyalurkan air bersih untuk sawah dan air minum. Namun, dua tahun belakangan warnanya coklat keruh dan berbau.
“Biasanya kami ambil aja terus diminum tak apa-apa walau pun belum dimasak,” kata Jaliur.
Kerusakan sumber air itu terjadi semenjak pertambangan galian c di kelurahan itu memperluas areal tambang clay dan bebatuan mereka pada pertengahan 2025 lalu. Eskavator yang digunakan untuk mengeruk tambang itu hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah Jaliur.
Jaliur bersama warga setempat warga sempat melakukan aksi massa di depan alat berat yang mulai masuk halaman rumahnya dan menggaruk bukit di seberang rumahnya. Mereka kemudian membuat jalan untuk mengeruk tanah di bukit di sebelah kanan rumahnya.
“Dulu itu bukit, di depan itu juga tidak ada sungai. Di depan itu dulu kami tanam cabe,” katanya.
Wilayah Urbanisasi dan Peningkatan Risiko DBD
Masrizal, guru besar epidemiologi penyakit menular dan sistem informasi geografis Universitas Andalas, mengatakan Kuranji dan Koto Tangah layak dibaca sebagai wilayah risiko karena keduanya dapat jadi indikator awal memahami perubahan lanskap mempengaruhi penyebaran DBD di kota ini.
“Membaca Kuranji dan Koto Tangah sebagai wilayah risiko penting karena keduanya berpotensi menunjukkan hubungan antara urbanisasi, perubahan lanskap, iklim mikro dan peningkatan risiko DBD,” katanya.
“Analisis semacam ini dapat jadi dasar bagi kebijakan tata ruang dan pengendalian DBD lebih tepat sasaran di Kota Padang,” sambungnya.
Haryani selaku Akademisi Universitas Bung Hatta yang berfokus pada tata ruang mengatakan perubahan penggunaan lahan dan perpindahan penduduk perlu dianalisis secara komprehensif dari perspektif tata ruang, lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Karena perubahan lahan umumnya memang diikuti oleh perubahan tutupan vegetasi, peningkatan kawasan terbangun, serta perubahan sistem drainase. Kondisi ini yang dapat menimbulkan genangan air atau wadah penampungan air yang menjadi habitat berkembang biak Aedes Aegypti sebagai vektor DBD,” katanya.
“Yang menarik dari kasus Kuranji adalah adanya perubahan lanskap yang cukup cepat. Alih fungsi sawah menjadi permukiman, berkurangnya daerah resapan, serta aktivitas galian C yang membuka lahan baru dapat mengubah kondisi hidrologi dan lingkungan setempat. Perubahan tersebut berpotensi menciptakan habitat perkembangbiakan nyamuk atau menurunkan kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.”
Sebab itu menurutnya perlu diteliti apakah ada hubungan spasial antara perubahan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kondisi lingkungan dan persebaran kasus DBD. “Jika itu terbukti maka penelitian dapat jadi masukan penting bagi evaluasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan,” katanya.
Liputan ini didukung oleh Indonesia Data Journalism Network (IDJN) dalam fellowship “Data Journalism Hackaton 2026”.