Penulis: Rangga Zamahendra
*Koordinator Bidang Advokasi Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatra Barat (ASPEM SUMBAR)
Setiap hari Feni menempuh jalur terjal perbukitan untuk sampai ke SDN 05 Sumiso. Perjalanan itu sudah menjadi rutinitas perempuan 31 tahun ini selama sembilan tahun terakhir, sejak ia mulai mengabdi sebagai guru honorer di sekolah yang berada di pedalaman Kabupaten Solok itu.
Untuk sampai ke SDN 05 Sumiso Jorong Tanjung Baliak Kabupaten Solok, Sumatera Barat ia melewati hutan bukit barisan yang berkelok-kelok, juga ada jalan tanah yang belum diaspal, kalau hujan, tanah merah berubah jadi lumpur. Bahkan jalur detil menuju lokasi tidak betul-betul terbaca oleh Google Maps.
SDN 05 Sumiso memiliki 74 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah ini memiliki satu ruang guru dan lima ruang kelas. Kemudian jumlah guru yang ada sebanyak lima orang, terdiri dari satu kepala sekolah, dua guru PNS, dan dua guru honorer.
Dalam praktiknya, jumlah tersebut tidak pernah benar-benar cukup untuk menjalankan proses pembelajaran yang ideal.
“kami sangat kekurangan guru, karena guru PNS jarang masuk, karena rumahnya jauh dari Sumiso,” ujar Feni.
Ketidakhadiran guru PNS secara rutin membuat beban mengajar lebih banyak ditanggung oleh guru honorer yang harus memastikan seluruh kelas tetap berjalan.
Akibat kurangnya tenaga pendidik, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 terpaksa digabung dalam satu ruang belajar. Akibat penggabungan kelas tersebut, guru kewalahan mengajar siswa. Ada siswa yang berlari-lari di dalam kelas, ada pula yang kesulitan memahami pelajaran karena seluruh tingkat kelas belajar dalam satu ruangan.
“Di sini kami mengajar semua mata pelajaran, mengajar banyak siswa dalam satu kelas. Itu pun dilakukan oleh satu guru yang harus mengajar enam tingkat kelas dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan betapa susahnya mengatur siswa,” jelas Feni.
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas gabungan tersebut dilakukan secara bergantian. Guru menjelaskan pelajaran kelas 1 selama 15 menit, kemudian beralih ke kelas 2 selama 15 menit, dan seterusnya hingga kelas 6. Setelah menyampaikan materi, guru memberikan tugas kepada siswa.
Akibatnya, lanjut Feni, siswa menjadi sulit fokus, sementara guru juga kesulitan mengelola kelas. Namun, kondisi itu terpaksa dilakukan karena Nagari Sumiso kekurangan guru.
“Kalau metode seperti itu tidak dilakukan, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Kasihan anak-anak kita. Mereka sangat bersemangat untuk belajar. Merekalah yang nanti akan memimpin negeri ini,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah menambah jumlah guru di Nagari Sumiso serta merenovasi rumah dinas guru agar guru yang berasal dari luar daerah dapat tinggal di nagari tersebut.
“Rumah dinas guru di Sumiso sebenarnya ada, tetapi tidak layak huni. Kalau direnovasi, tentu akan mempermudah guru dalam menjalankan proses belajar mengajar,” katanya.
Setiap hari ia mengajar dan sering menggantikan tugas guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jarang hadir.
Rahmat Dani (12), siswa kelas 5 SDN 05 Sumiso, mengatakan proses belajar di sekolahnya sering tidak berjalan normal. Siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 kerap digabung dalam satu ruang kelas karena keterbatasan guru.
Dalam kondisi tersebut, siswa harus belajar bersama meski tingkat kelas dan materi pelajaran berbeda. Keterbatasan fasilitas juga membuat sebagian siswa terpaksa duduk di lantai saat mengikuti pelajaran.
“Kalau digabung jadi satu kelas, susah memahami pelajaran karena materinya beda-beda,” ujarnya.
Ia juga menyebut guru tidak selalu hadir secara rutin. Dalam beberapa kesempatan, guru datang dan lebih banyak memberikan tugas tanpa penjelasan langsung di kelas.
“Kadang guru hanya kasih PR lalu pergi lagi,” katanya.
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas gabungan tersebut dilakukan secara bergantian. Guru menjelaskan pelajaran kelas 1 selama 15 menit, kemudian beralih ke kelas 2 selama 15 menit, dan seterusnya hingga kelas 6. Setelah menyampaikan materi, guru memberikan tugas kepada siswa.
Akibatnya, lanjut Feni, siswa menjadi sulit fokus, sementara guru juga kesulitan mengelola kelas. Namun, kondisi itu terpaksa dilakukan karena Nagari Sumiso kekurangan guru.
“Kalau metode seperti itu tidak dilakukan, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Kasihan anak-anak kita. Mereka sangat bersemangat untuk belajar. Merekalah yang nanti akan memimpin negeri ini,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah menambah jumlah guru di Nagari Sumiso serta merenovasi rumah dinas guru agar guru yang berasal dari luar daerah dapat tinggal di nagari tersebut.
“Rumah dinas guru di Sumiso sebenarnya ada, tetapi tidak layak huni. Kalau direnovasi, tentu akan mempermudah guru dalam menjalankan proses belajar mengajar,” katanya.
Setiap hari ia mengajar dan sering menggantikan tugas guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jarang hadir.
Rahmat Dani (12), siswa kelas 5 SDN 05 Sumiso, mengatakan proses belajar di sekolahnya sering tidak berjalan normal. Siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 kerap digabung dalam satu ruang kelas karena keterbatasan guru.
Dalam kondisi tersebut, siswa harus belajar bersama meski tingkat kelas dan materi pelajaran berbeda. Keterbatasan fasilitas juga membuat sebagian siswa terpaksa duduk di lantai saat mengikuti pelajaran.
“Kalau digabung jadi satu kelas, susah memahami pelajaran karena materinya beda-beda,” ujarnya.
Ia juga menyebut guru tidak selalu hadir secara rutin. Dalam beberapa kesempatan, guru datang dan lebih banyak memberikan tugas tanpa penjelasan langsung di kelas.
“Kadang guru hanya kasih PR lalu pergi lagi,” katanya.
Dani berharap jumlah guru di sekolahnya bisa ditambah agar proses belajar berjalan lebih baik. “Kami ingin ada tambahan guru supaya bisa belajar dengan baik”.
Kekhawatiran serupa disampaikan Nurhadi, ayah Dani, yang sehari-hari bekerja sebagai petani kulit manis. Ia menilai dampak kekurangan guru sudah terlihat nyata pada kualitas belajar anak-anak di nagari tersebut.
“Banyak siswa yang sudah kelas 6 SD tidak pandai membaca dan berhitung. Banyak yang naik kelas dipaksakan tanpa melihat kualitas,” ujarnya. Menurutnya, kondisi itu adalah akibat langsung dari guru yang jarang hadir dan proses pembelajaran yang tidak berjalan semestinya.
Nurhadi berharap pemerintah daerah segera menangani persoalan ini. “Kami masyarakat Sumiso juga ingin melihat anak-anak pintar. Sumiso juga berhak maju. Tolong pemerintah perhatikan pendidikan nagari ini,” tegasnya.
Dibayar Rp 600 Ribu Per Bulan
Feni juga beberapa kali gagal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mengaku telah lama mengabdi sebagai guru honorer di SDN 05 Sumiso, namun hingga kini belum berhasil lolos seleksi PPPK. Beberapa kali mengikuti tes, ia selalu kalah dalam pemeringkatan dari peserta lain, termasuk guru yang masa pengabdiannya lebih singkat.
“Sudah lama mengabdi di sini, tetapi belum juga diangkat menjadi guru PPPK. Sudah beberapa kali ikut tes, tetapi kalah saat pemeringkatan dari guru yang baru mengabdi. Padahal administrasi lengkap dan pengalaman mengabdi cukup lama,” katanya.
Feni mulai mengajar pada 2016 dengan honor sebesar Rp150.000 per bulan. Pada 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp600.000 per bulan, namun dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
“Dengan gaji sebanyak itu, kebutuhan keluarga tentu tidak tercukupi. Anak masih kecil dan membutuhkan biaya kesehatan serta pendidikan. Beruntung suami masih kuat bertani sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Besar harapan kami agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer,” ujarnya.
Selama sembilan tahun mengabdi, Feni menghadapi berbagai suka dan duka. Ia kerap mengajar sendirian, mengatur siswa dari berbagai tingkat kelas, sekaligus berupaya menjaga semangat belajar anak-anak di tengah keterbatasan tenaga pengajar.
“Mengabdi sebagai guru honorer adalah bagian dari upaya memajukan Nagari Sumiso. Kami tidak ingin anak-anak nagari putus sekolah. Kami mengajar dengan ikhlas. Besar harapan kami agar pemerintah segera mengatasi persoalan kekurangan guru ini. Jika tidak, hak pendidikan anak-anak Nagari Sumiso akan terancam. Padahal merekalah yang kelak memikirkan kemajuan nagari ini,” ujarnya.
Joni Putra, Wali Nagari Sumiso bilang, persoalan kekurangan guru di wilayahnya sebagai masalah yang terus berulang tanpa solusi yang jelas. Berbagai laporan telah disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Solok, namun hingga kini belum menghasilkan penambahan tenaga pendidik yang signifikan.
“Kami sudah beberapa kali melaporkan kepada pemerintah soal kekurangan guru di Sumiso, tetapi belum ada juga distribusi guru untuk Sumiso. Kami tidak tahu lagi kepada siapa akan mengadu, kalau seperti ini Sumiso akan tambah tertinggal,” ujarnya.
Menurut Joni, kondisi tersebut telah berlangsung sejak 2020, ketika pemerintah nagari mulai mengajukan permintaan penambahan guru ke pemerintah daerah. Namun hingga kini, kebutuhan tersebut belum terealisasi.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah nagari mulai membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak luar, termasuk universitas dan komunitas pendidikan, untuk membantu proses belajar mengajar di Sumiso.
Joni menilai, jika hanya mengandalkan distribusi guru dari pemerintah, proses penambahan tenaga pendidik akan sulit berjalan cepat.
“Kami dari pemerintah nagari berharap besar perhatian dari universitas terkait masalah kekurangan guru ini. Kasihan guru honorer menanggung beban mengajar sebanyak itu. Sumiso juga punya hak atas pendidikan yang layak, dan berhak memiliki cukup guru seperti daerah lain,” ujarnya.
Widya Ningsih selaku Plt Kepala Sekolah SDN 05 SUmiso mengatakan masalah kekurangn guru ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok sejak akhir 2025, tapi belum ada respon hingga kini.
“Kami selaku pimpinan sekolah sudah mencoba melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok. Tapi dinas memberikan jawaban bahwa tidak di Sumiso saja kekurangan guru, (kata dinas pendidikan) banyak daerah di Kabupaten Solok yang masih kekurangan guru. Masalah ini masih dikaji oleh dinas tapi belum ada solusi yang jelas,” kataWidya saat dihubungi via WhatsApp, pada Minggu (7/6).
Selain itu sekolah yang dipimpinnya juga mengajukan permintaan guru P3K paruh waktu ke dinas pendidikan Kabupaten Solok. “Tetapi dinas pendidikan sedang mempertimbangkan.”
Dia membenarkan dan menjelaskan terkait guru PNS yang jarang masuk karena akses transportasi yang sulit ke sekolah. Rumah dinas guru di sana pun tidak layak huni.
“Guru PNS banyak terkendala jarak dan waktu ke sini. Karena itu kami secara bergantian piket mengajar di Sumiso. Bahkan kami menginap di kantor sekolah, karena rumah dinas guru tidak layak huni,” katanya.
Terkait kelas yang digabung, saat itu hanya 5 guru yang bertugas dan 3 orang sedang pendidikan profesi guru dan 1 orang sakit. “Supaya efektif kelas 1 sampai 6 digabung untuk mempermudah mengontrol siswa,” katanya.
Kata Pemerintah
Irnes Jakli selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Solok mengatakan pihaknya sedang mengkaji situasi Nagari Tanjuang Baliak Sumiso.
“Masalah kekurangan guru di Sumiso sedang dikaji oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok, tetapi untuk guru PNS yang jarang masuk itu tidak boleh, karna digaji oleh negara, Guru PNS harus siap bertugas dimanapun,” katanya.
“Terkait rumah dinas guru yang tidak layak, sudah kami usulkan ke DPRD untuk direnovasi, sekarang masih dalam tahap kajian anggaran,” kata Irnes Jakli, saat dihubungi via telepon pada Minggu (7/6/2026).