Penulis: Novia Harlina
*Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang
Judul Buku: Kodrat Alam
Penulis: Vandana Shiva
Penerjemah: Elisabet Repelita Kuswijayanti
Penerbit: Marjin Kiri
Tebal: 159 halaman + Ucapan Terima Kasih
Apa yang sebenarnya menyebabkan krisis iklim, banjir, longsor, dan krisis pangan? Apakah semua itu merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari perubahan iklim, atau justru lahir dari pilihan politik dan ekonomi yang dibuat manusia?
Dalam Kodrat Alam, Vandana Shiva memilih jawaban kedua. Ilmuwan fisika yang kemudian dikenal sebagai pemikir ekologi politik dan aktivis lingkungan asal India ini kembali mengkritik logika pertanian industrial yang selama puluhan tahun menjadi sasaran pemikirannya. Kali ini, ia menunjukkan bagaimana krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan persoalan pangan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu sistem yang mengutamakan keuntungan ekonomi di atas keberlanjutan kehidupan.
Shiva bukan sekadar mengkritik praktik pertanian modern. Ia menggugat cara berpikir yang melandasi sistem tersebut. Menurutnya, alam telah direduksi menjadi mesin produksi, tanah diperlakukan sebagai komoditas, benih menjadi objek paten, dan pangan diukur semata berdasarkan produktivitas pasar. Dalam logika seperti itu, keragaman hayati, pengetahuan lokal, dan hubungan manusia dengan alam perlahan tersingkir.
Salah satu keberanian buku ini adalah penolakannya terhadap istilah Anthropocene. Menurut Shiva, istilah tersebut mengaburkan pelaku sesungguhnya dengan menyalahkan “umat manusia” secara keseluruhan. Padahal, penyebab kerusakan ekologis tidak tersebar merata. Ada aktor yang memperoleh keuntungan dari ekstraksi sumber daya, sementara kelompok lain justru menanggung dampaknya. Karena itu, bagi Shiva, krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan persoalan kekuasaan.
Krisis Skala Planet dan Industri Pertanian Besar yang Merusak
Enam bab dalam buku ini bergerak dari kritik atas krisis planet menuju kritik terhadap pertanian industrial, pangan sintetis, dan dominasi korporasi dalam sistem pangan global. Shiva memperlihatkan bagaimana cara pandang mekanistik terhadap alam melahirkan monokultur, ketergantungan pada pupuk kimia dan benih industri, hingga makanan yang kehilangan kehidupan biologisnya. Pada bagian akhir, ia menawarkan jalan keluar melalui apa yang ia sebut sebagai “teknologi alam”, yaitu pertanian yang menghormati keragaman hayati, pengetahuan lokal, dan kedaulatan pangan.
Alih-alih menyajikan sekadar kritik terhadap industri pangan, buku ini sesungguhnya mengajak pembaca melihat bahwa persoalan tanah, benih, kesehatan tubuh, hingga perubahan iklim merupakan bagian dari satu sistem yang saling berkaitan. Kerusakan tanah tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga pada kesehatan manusia, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya emisi karbon. Dengan demikian, Shiva mengajak pembaca melihat pangan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai fondasi kehidupan.
Membaca Shiva dari Sumatera dan Bencana Ekologis
Bab pertama terasa sangat dekat bagi saya baik secara geografis maupun waktu. Ketika membaca argumen Shiva tentang “krisis planet”, saya teringat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai bencana tersebut bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga dipicu oleh deforestasi, alih fungsi kawasan hutan, dan lemahnya perlindungan lingkungan.
Di sinilah argumen Shiva menemukan relevansinya. Ia mengingatkan bahwa banyak bencana yang tampak “alami” sesungguhnya lahir dari keputusan politik dan ekonomi yang mengizinkan kerusakan ekologis berlangsung selama bertahun-tahun. Hutan kehilangan fungsi sebagai penyerap air, sungai kehilangan ruangnya, sementara masyarakat di hilir menjadi pihak yang menanggung risiko.
Cara pandang seperti ini penting karena menggeser fokus pembahasan. Bencana tidak lagi dipahami hanya sebagai peristiwa alam yang harus diterima, tetapi juga sebagai konsekuensi dari tata kelola sumber daya yang buruk. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengapa hujan begitu deras, melainkan mengapa bentang alam kehilangan kemampuan menyerap air.
Dalam kacamata Shiva, krisis planet tidak pernah benar-benar alami. Ia diproduksi.
Beras di Mentawai
Kritik Shiva terhadap mekanofilia, yaitu cara pandang yang menyeragamkan alam demi efisiensi produksi, menemukan padanan yang sangat konkret di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Sejak masa kolonial hingga program swasembada beras Orde Baru, sagu sebagai pangan pokok masyarakat adat terus-menerus disingkirkan oleh berbagai program perluasan sawah. Padahal secara ekologis, sagu jauh lebih sesuai dengan kondisi kepulauan tersebut. Ia tumbuh tanpa pupuk kimia, tahan terhadap kondisi setempat, dan telah menjadi bagian dari sistem sosial serta budaya masyarakat Mentawai selama ratusan tahun.
Saat menginap di rumah warga di Siberut, saya mendengar sendiri bagaimana mereka masih memandang kapurut, olahan sagu bakar, sebagai pasangan terbaik untuk ikan. “Kalau ada ikan, kami bikin kapurut. Lebih enak daripada nasi.”
Pengalaman sederhana itu justru memperlihatkan apa yang dimaksud Shiva tentang hubungan antara pangan dan kebudayaan. Pangan bukan hanya soal kalori atau produktivitas, melainkan juga menyangkut identitas, pengetahuan lokal, dan cara suatu masyarakat membangun hubungan dengan lingkungannya.
Beras, dalam konteks ini, bukan sekadar bahan makanan. Ia menjadi simbol proyek penyeragaman, yaitu satu komoditas yang dipaksakan ke seluruh Nusantara tanpa mempertimbangkan keragaman ekologis maupun budaya pangan lokal. Inilah yang oleh Shiva disebut sebagai imperialisme monokultur.
Ironisnya, ketika dunia mulai berbicara tentang diversifikasi pangan sebagai strategi menghadapi perubahan iklim, banyak komunitas adat di Indonesia justru telah mempraktikkannya jauh sebelum istilah itu menjadi populer. Apa yang disebut Shiva sebagai “teknologi alam” sesungguhnya telah hidup dalam praktik masyarakat seperti di Mentawai.
Militerisasi Pangan
Jika Shiva banyak mengkritik dominasi korporasi dalam sistem pangan, Indonesia hari ini memperlihatkan bentuk sentralisasi lain, yaitu menguatnya pendekatan keamanan dalam tata kelola pangan.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, TNI dilibatkan dalam berbagai program ketahanan pangan, mulai dari proyek food estate, pembentukan batalion pendukung pangan, hingga pengawalan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memandang keterlibatan tersebut sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan nasional.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pengamat hak asasi manusia mengingatkan bahwa pendekatan keamanan berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat, terutama di wilayah yang masih menghadapi konflik seperti Papua. Sebaliknya, sebagian pengamat pertahanan menilai pelibatan TNI memiliki dasar hukum dan dapat dipahami mengingat jangkauan organisasinya hingga ke pelosok.
Perdebatan itu tentu berada di luar cakupan buku Shiva. Namun pola dasarnya mengingatkan pada salah satu kritik terpenting yang ia ajukan. Ketika pangan diposisikan sebagai persoalan yang harus dikendalikan secara terpusat, ruang bagi petani, masyarakat adat, dan pengetahuan lokal untuk menentukan sistem pangannya sendiri cenderung menyempit.
Shiva tidak sedang mengatakan bahwa negara tidak boleh hadir dalam urusan pangan. Yang ia pertanyakan adalah siapa yang memiliki kuasa menentukan arah sistem pangan. Apakah keputusan berasal dari komunitas yang hidup bersama tanahnya, atau dari institusi besar yang melihat pangan terutama sebagai persoalan produksi, stabilitas, dan keamanan nasional.
Dalam konteks itu, kritik Shiva terasa relevan untuk Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak selalu identik dengan kedaulatan pangan. Sebuah negara mungkin berhasil meningkatkan produksi, tetapi belum tentu memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka tanam, konsumsi, dan wariskan kepada generasi berikutnya.
Kelebihan dan Kekurangan
Kekuatan utama Kodrat Alam terletak pada kemampuannya menghubungkan persoalan yang sering dipandang terpisah, mulai dari tanah, benih, tubuh manusia, hingga geopolitik pangan, ke dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Shiva menulis dengan bahasa yang mudah diikuti tanpa kehilangan kedalaman ilmiahnya. Perpaduan antara data, pengalaman lapangan, dan semangat aktivisme membuat buku ini terasa perlu untuk dibaca.
Buku ini juga berhasil mengajak pembaca mempertanyakan asumsi yang selama ini diterima begitu saja. Bahwa produktivitas selalu identik dengan kemajuan, bahwa teknologi selalu berarti solusi, atau bahwa sistem pangan global merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia.
Namun, Shiva terkadang terlalu cepat menggeneralisasi solusi. Ia memberi kesan bahwa kembali pada pertanian tradisional merupakan jawaban yang relatif tunggal, padahal sistem pangan modern jauh lebih kompleks dan menghadapi tantangan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama di setiap tempat. Kritiknya terhadap pangan imitasi, seperti daging nabati maupun daging hasil kultur sel, juga terasa kurang memberi ruang bagi kemungkinan bahwa inovasi teknologi tertentu dapat berkontribusi mengurangi tekanan terhadap lingkungan apabila dikembangkan secara bertanggung jawab.
Kodrat Alam bukan hanya buku tentang perubahan iklim atau pertanian organik. Ia adalah kritik terhadap cara manusia modern mengorganisasi kehidupan.
Membacanya dari Indonesia membuat buku ini terasa semakin dekat. Deforestasi yang memicu banjir, pangan lokal yang tersingkir oleh proyek penyeragaman, hingga perdebatan mengenai arah kebijakan ketahanan pangan menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukan Shiva bukanlah persoalan India semata.
Sederhananya shiva mempertanyakan pangan itu untuk siapa, dan diputuskan oleh siapa?
Atau, MBG itu sebenarnya untuk siapa, dan diputuskan oleh siapa?